Pemerintah Suriah Akan Tangguhkan Parlemen dan Konstitusi Selama 3 Bulan
- The Jerusalem Post
Damaskus, VIVA – Juru bicara pemerintah baru Suriah mengatakan pada Kamis, 12 Desember 2024, bahwa konstitusi dan parlemen negara itu akan ditangguhkan selama masa transisi tiga bulan setelah penggulingan presiden Bashar al-Assad.
"Komite peradilan dan hak asasi manusia akan dibentuk untuk memeriksa konstitusi dan kemudian mengajukan amandemen," kata Obaida Arnaout, dikutip dari Alarabiya, Jumat, 13 Desember 2024.
Diketahui, oposisi berhasil merebut ibu kota Damaskus pada hari Minggu, 8 Desember 2024, yanh membuat Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke pengasingan.
Pada hari Selasa, 10 Desember 2024, mereka resmi menunjuk Mohammed al-Bashir, yang memimpin "Pemerintah Keselamatan" sebagai perdana menteri transisi negara itu hingga 1 Maret.
Arnaout mengatakan sebuah pertemuan akan diadakan pada hari Selasa antara menteri Pemerintah Keselamatan dan mantan menteri pemerintahan al-Assad untuk melaksanakan pengalihan kekuasaan.
"Masa transisi ini akan berlangsung selama tiga bulan," tambahnya dalam sebuah wawancara.
“Prioritas kami adalah melestarikan dan melindungi institusi.”
Berbicara di kantor pusat televisi pemerintah, yang sekarang direbut oleh otoritas oposisi yang baru, Arnaout berjanji bahwa mereka akan menegakkan aturan hukum.
“Semua orang yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah akan diadili sesuai dengan hukum,” tambahnya, dikutip dari Alarabiya, Jumat, 13 Desember 2024.
Ketika ditanya tentang kebebasan beragama dan pribadi, ia berkata “kami menghormati keberagaman agama dan budaya di Suriah,” seraya menambahkan bahwa hal itu tidak akan berubah.
Negara dengan mayoritas Sunni itu diperintah dengan tangan besi oleh al-Assad, seorang pengikut cabang Alawite dari Syiah Islam yang berusaha menampilkan dirinya sebagai pelindung komunitas minoritas.