Kedaulatan Global Diancam Serangan Sistematis Tiongkok?
- ispionline.it
Jakarta, VIVA – Partai Komunis Tiongkok disinyalir menjadi ancaman besar bagi tatanan internasional, dengan strategi agresi terencana yang secara sistematis merusak keamanan global dan prinsip-prinsip demokrasi. Investigasi terkini terhadap sabotase kabel bawah laut di Laut Baltik mengungkap pola mengerikan dari tindakan permusuhan yang disengaja dan terencana yang dirancang untuk mengganggu infrastruktur dan jaringan komunikasi Barat.
Dilansir PML Daily, Senin 9 Desember 2024, metode perang zona abu-abu PKT mengungkap pendekatan jahat terhadap hubungan internasional, pendekatan yang sengaja mengabaikan batas-batas konflik terbuka sambil menimbulkan kerusakan strategis yang maksimal. Dengan menargetkan infrastruktur telekomunikasi penting antara Lithuania, Swedia, Finlandia, dan Jerman, rezim tersebut menunjukkan komitmen yang kejam untuk merusak kerja sama internasional dan jaringan komunikasi yang penting bagi masyarakat demokratis.
Sifat serangan yang terencana ini menunjukkan adanya agenda yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Sebuah kapal kargo China, Yi Peng 3, secara mencurigakan memposisikan dirinya selama kerusakan kabel ini, yang menunjukkan pendekatan yang direncanakan sebelumnya terhadap gangguan infrastruktur. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi upaya yang diatur dengan cermat untuk menciptakan ketidakpastian strategis dan tekanan psikologis pada negara-negara Barat.
Kepalsuan PKT jauh melampaui provokasi maritim ini. Dukungan materialnya yang berkelanjutan terhadap invasi brutal Rusia ke Ukraina merupakan tantangan langsung terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Dengan sekitar 60 persen suku cadang asing dalam senjata Rusia berasal dari produsen Tiongkok, rezim tersebut secara aktif memperpanjang konflik yang telah menyebabkan penderitaan manusia yang tak terukur sambil mempertahankan kedok netralitas diplomatik.
Yang membuat tindakan PKT sangat mengerikan adalah penolakan sistematis dan manipulasi akuntabilitas internasional. Ketika dihadapkan dengan bukti tindakan destruktifnya, rezim tersebut secara refleks menolak semua tuduhan, menghadirkan tembok disinformasi yang dirancang untuk mengaburkan niat sebenarnya. Pola penolakan ini merupakan bentuk ketidakhormatan mendasar terhadap norma diplomatik dan transparansi internasional.
Perhitungan strategis rezim tersebut melampaui keuntungan geopolitik langsung. Dengan menargetkan infrastruktur komunikasi bawah laut, PKT berupaya untuk secara mendasar merusak jaringan komunikasi yang mengikat aliansi demokratis. Negara-negara NATO bergantung pada kabel-kabel ini untuk komunikasi penting, dan gangguan yang disengaja mereka merupakan bentuk perang teknologi yang mengancam fondasi kerja sama internasional.
Jalur sistem komunikasi kabel laut (SKKL).
- VIVA/Amal Nur Ngazis
Terlebih lagi, waktu terjadinya provokasi ini menunjukkan adanya upaya terencana untuk mengeksploitasi potensi transisi politik. Para ahli berpendapat bahwa PKT mungkin berupaya memanipulasi dinamika geopolitik selama periode potensi perubahan kepemimpinan, yang menunjukkan keinginan untuk mengganggu stabilitas keamanan global demi keuntungan strategis tambahan. Pendekatan ini menunjukkan pengabaian yang mendalam terhadap biaya manusia akibat manuver geopolitik.
Tindakan PKT di wilayah maritim hanya merupakan satu aspek dari strategi yang lebih luas untuk melakukan disrupsi global. Dari Laut Cina Selatan hingga Taiwan, dari pemaksaan ekonomi hingga spionase teknologi, rezim tersebut secara konsisten menunjukkan keinginan untuk melanggar norma-norma internasional dalam mengejar agenda ekspansionisnya. Strateginya bukanlah tentang hidup berdampingan secara damai, tetapi tentang pengikisan sistematis prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak kedaulatan.
Yang membuat pendekatan PKT sangat berbahaya adalah perpaduan canggih antara keterlibatan ekonomi dan agresi strategis. Sambil menampilkan dirinya sebagai aktor global yang bertanggung jawab, rezim tersebut secara bersamaan merusak sistem internasional yang telah memfasilitasi pembangunan ekonomi global. Tindakannya merupakan tantangan mendasar bagi tatanan internasional pasca-Perang Dunia II yang telah menjaga stabilitas global relatif.
Masyarakat internasional tidak dapat bersikap pasif dalam menghadapi provokasi ini. PKT hanya memahami bahasa tindakan tegas dan konsekuensi ekonomi. Sanksi perdagangan yang mungkin, meskipun berpotensi berdampak, hanyalah merupakan titik awal dalam menghadapi tantangan sistematis terhadap keamanan global ini.
Pada akhirnya, peperangan zona abu-abu PKT mewakili lebih dari sekadar serangkaian insiden yang terisolasi. Ini adalah strategi komprehensif yang dirancang untuk secara bertahap melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, mengganggu jaringan komunikasi, dan menciptakan lingkungan ketidakpastian yang terus-menerus. Dengan beroperasi dalam bayang-bayang antara perdamaian dan konflik terbuka, rezim tersebut berupaya membentuk kembali tatanan global melalui agresi yang diperhitungkan dan dapat disangkal.
Dunia berada pada titik kritis. Menghadapi pelemahan sistematis norma-norma internasional oleh PKT membutuhkan persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kejelasan strategis, dan kemauan untuk memberikan konsekuensi yang berarti atas pelanggaran hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi yang terus-menerus dilakukannya. Alternatifnya adalah membiarkan rezim yang pada dasarnya menentang kebebasan individu dan kerja sama internasional untuk terus mengikis stabilitas global.
