Presiden Korsel Bakal Dibebastugaskan Buntut Kekacauan Darurat Militer
- Im Hun-jung/Yonhap via AP
Seoul, VIVA – Ketua partai berkuasa Korea Selatan mendukung untuk menangguhkan kewenangan (pembebas tugasan) Presiden Yoon Suk Yeol karena memberlakukan darurat militer pada minggu ini. Putusan partai itu akan membuat pemakzulan Yoon lebih mungkin terjadi.
Partai-partai oposisi mendorong pemungutan suara parlemen atas pemakzulan Yoon pada hari Sabtu, 30 November 2024.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol
- AP Photo/Manu Fernandez)
Mereka menyebut deklarasi darurat militer itu sebagai pemberontakan atau kudeta yang tidak konstitusional dan ilegal. Namun, oposisi membutuhkan dukungan dari beberapa anggota partai berkuasa untuk mendapatkan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan mosi pemakzulan.
Selama pertemuan partai, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hun menekankan perlunya menangguhkan tugas dan kekuasaan presidensial Yoon dengan cepat.
Dia juga mengatakan bahwa Yoon menimbulkan risiko signifikan tindakan ekstrem, seperti mencoba kembali memberlakukan darurat militer, yang berpotensi membahayakan Republik Korea dan warganya.
Han mengatakan bahwa ia telah menerima laporan intelijen bahwa Yoon telah memerintahkan komandan kontraintelijen pertahanan negara untuk menangkap dan menahan politisi kunci yang tidak disebutkan namanya berdasarkan tuduhan "kegiatan anti-negara" selama darurat militer.
"Menurut penilaian saya, penangguhan segera tugas resmi Presiden Yoon Suk Yeol diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya," kata Han, dikutip dari The Korea Times, Jumat, 6 Desember 2024.
VIVA Militer: Tentara Korea Selatan
- Website Newsweek
Pada hari Kamis, Han mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk mengalahkan mosi pemakzulan meskipun ia mengkritik deklarasi darurat militer Yoon sebagai "inkonstitusional."
Untuk memakzulkan Yoon, diperlukan dukungan dari 200 dari 300 anggotanya. Partai-partai oposisi yang bersama-sama mengajukan mosi pemakzulan memiliki total 192 kursi. PPP memiliki 108 anggota parlemen.
