Akibat Darurat Militer, Menhan AS Batal Kunjungi Korsel
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Seoul, VIVA – Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin tidak akan berkunjung ke Korea Selatan saat ini. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Gedung Putih, pada Kamis, 5 Desember 2024.
Pengumuman dari AS itu menyusul adanya laporan bahwa ia membatalkan rencana perjalanan ke Korsel, setelah Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang berlaku dalam waktu singkat.
Langkah tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa meskipun Washington memperbarui komitmennya terhadap aliansi yang "sangat kokoh", periode ketidakpastian di Korea dapat memengaruhi koordinasi antara sekutu mengenai tantangan keamanan Korea Utara dan isu-isu penting lainnya.
"Seoul dan Washington juga menunda sesi Kelompok Konsultatif Nuklir, pembicaraan pencegahan nuklir utama sekutu, dan latihan terkait yang awalnya dijadwalkan awal minggu ini," menurut juru bicara Pentagon, dikutip dari The Korea Times, Jumat, 6 Desember 2024.
"Tidak ada rencana bagi Menteri Austin untuk mengunjungi Republik Korea saat ini," ucap seorang pejabat pertahanan AS.
Sebelumnya, perencanaan kunjungan Austin ke Korsel telah dilakukan dalam waktu dekat, tetapi diputuskan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk Menhan AS mengunjungi Seoul.
Selama jumpa pers, sekretaris pers Pentagon Mayjen Pat Ryder mengatakan bahwa Austin akan melakukan perjalanan ke Jepang dalam kunjungannya yang ke-13 ke Indo-Pasifik dalam kapasitasnya sebagai sekretaris, tetapi tidak disebutkan rencana untuk mengunjungi Korea.
"(Perjalanan) itu dilakukan saat departemen melanjutkan upaya bersejarahnya untuk memperkuat kemitraan dan aliansi kita dan memajukan visi bersama tentang perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan tersebut," ujar Ryder.
Menyusul deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa malam, 3 Desember 2024, pejabat AS telah menyatakan kekhawatiran yang mendalam, meskipun mereka kemudian menunjukkan rasa lega atas pembatalan keputusan darurat militer oleh Yoon, dan menggarisbawahi ketahanan demokrasi Korea.