Prabowo Singgung Status Darurat Militer di Korsel, Minta Indonesia Jangan Lengah
- Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung status darurat militer yang ditetapkan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol pada Selasa, 3 Desember 2024. Prabowo meminta Indonesia jangan lengah dan terlalu santai dalam menghadapi situasi global.
Hal tersebut diungkap Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 4 Desember 2024.
"Kalau tidak salah, tadi malam Pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat di Korea. Jadi saudara-saudara, marilah kita jangan terlalu lengah, jangan terlalu santai," ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Prabowo menegaskan Indonesia merupakan negara yang tidak memihak ke blok barat maupun timur. Ia juga menyebut Indonesia menjadi lintasan perdagangan dari seluruh dunia, seperti contoh 70 persen dari Tiongkok, Korea dan Jepang melewati perairan Indonesia.
"Kita non blok, kita tidak memihak, kita menghormati semua negara, itu maunya kita. Tapi saudara-saudara, 40 persen dari seluruh perdagangan dunia lewat lautan Indonesia, 40 persen seluruh perdagangan seluruh dunia lewat perairan kita. 70 persen energi Tiongkok, Korea dan Jepang lewat perairan Indonesia," jelas dia.
Maka itu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang handal serta berjiwa besar untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Ia juga mewanti-wanti Indonesia untuk tidak terseret ke dalam perang global lainnya.
"Bisakah kira-kira kalau terjadi perang besar bisakah kita tidak terseret? Untuk itu, kita butuh kepemimpinan politik yang handal dan kepemimpinan politik yang saya maksud bukan kepemimpinan politik yang hanya dari pemerintah. Untuk itu perlu ada kerukunan, perlu ada jiwa besar dari semua kalangan," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, 3 Desember 2024. Yoon bertekad akan melenyapkan pasukan "anti negara" saat ia berjuang melawan oposisi yang mengendalikan parlemen, dan pihak yang ia tuduh bersimpati dengan Korea Utara yang komunis.
Beberapa jam kemudian, parlemen memberikan suara untuk mencabut deklarasi tersebut, dengan Ketua Majelis Nasional, Woo Won Shik menyatakan bahwa anggota parlemen “akan melindungi demokrasi bersama rakyat.” Woo meminta personel polisi dan militer untuk mundur dari kompleks Majelis.
Langkah mengejutkan Presiden tersebut mengingatkan pada era pemimpin otoriter yang tidak pernah dilihat negara tersebut sejak tahun 1980-an, dan tindakan tersebut langsung dikecam oleh pihak oposisi dan Pemimpin Partai Konservatif Yoon sendiri.
Menyusul pengumuman Yoon, militer Korea Selatan mengumumkan bahwa parlemen dan pertemuan politik lainnya yang dapat menyebabkan "kebingungan sosial" akan ditangguhkan, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap.
Militer juga mengatakan bahwa para dokter yang mogok di negara itu harus kembali bekerja dalam waktu 48 jam, kata Yonhap. Ribuan dokter telah mogok selama berbulan-bulan karena rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa di sekolah kedokteran. Militer mengatakan siapa pun yang melanggar keputusan itu dapat ditangkap tanpa surat perintah.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer dapat dicabut dengan suara mayoritas di parlemen, di mana Partai Demokrat oposisi memegang mayoritas.
