Ketegangan di Korsel Pasca Presiden Yoon Deklarasi Darurat Militer, Heli dan Tentara ke DPR
- AP Photo/Manu Fernandez)
Seoul, VIVA – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara resmi mengumumkan keadaan darurat militer, pada Selasa malam, 3 Desember 2024. Presiden Yoon menegaskan akan melenyapkan mereka yang "anti negara", ketika dia tengah berjuang melawan pihak oposisi pengendali parlemen dan yang bersimpati terhadap Korea Utara.
Langkah mengejutkan tersebut, mengingatkan kembali pada era pemimpin otoriter yang belum pernah terjadi di negara tersebut sejak tahun 1980-an, dan tindakan Yoon langsung dikecam oleh oposisi dan pemimpin partai konservatif Yoon sendiri.
Menyusul pengumuman Yoon, militer Korea Selatan mengumumkan bahwa parlemen dan pertemuan politik lainnya yang dapat menyebabkan "kekacauan sosial" akan ditangguhkan, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap.
Melansir dari AP, Selasa, 3 Desember 2024, militer juga mengatakan bahwa para dokter yang mogok di negara itu harus kembali bekerja dalam waktu 48 jam.
Diketahui, ribuan dokter telah mogok selama berbulan-bulan atas rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa di sekolah kedokteran. Siapa yang melanggar, pihak militer dapat menangkap walau tanpa surat perintah.
Meski demikian, tidak jelas berapa lama deklarasi darurat militer Yoon dapat berlaku. Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer dapat dicabut dengan suara mayoritas di parlemen, tempat partai oposisi yang memegang suara mayoritas.
Ketua Majelis Nasional, Woo Won Shik, dalam pernyataan darurat yang dirilis di saluran Youtube-nya, meminta semua anggota parlemen untuk segera berkumpul di Majelis Nasional dan mendesak personel militer dan penegak hukum untuk tetap tenang dan mempertahankan posisi mereka.
Rekaman TV menunjukkan, petugas polisi menghalangi pintu masuk Majelis Nasional dan tentara berhelm membawa senapan di depan gedung utama Majelis Nasional untuk membatasi masuknya orang.
Seorang fotografer Associated Press melihat sedikitnya tiga helikopter mendarat di dalam kompleks gedung DPR. Kemungkinan heli itu dari militer. Sementara dua atau tiga helikopter berputar-putar di atas lokasi tersebut.
Cho Kuk, seorang pemimpin partai oposisi mengatakan tidak cukup banyak anggota parlemen yang hadir untuk menolak deklarasi darurat militer, karena polisi memblokir pintu masuk.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif milik Yoon, Han Dong-hoon, menyebut keputusan untuk memberlakukan darurat militer itu "salah" dan bersumpah untuk menghentikannya bersama rakyat Korsel.
Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang kalah tipis dari Yoon dalam pemilihan presiden 2022, menyebut pengumuman Yoon ilegal dan inkonstitusional.
Yoon mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa darurat militer akan membantu membangun kembali dan melindungi negara dari jatuh ke jurang kehancuran nasional. Ia mengatakan akan memberantas pasukan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.
“Saya akan melenyapkan pasukan anti-negara secepat mungkin dan menormalkan negara,” katanya, sambil meminta rakyat untuk percaya padanya dan menoleransi beberapa ketidaknyamanan.
