Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Ini Alasannya
- Im Hun-jung/Yonhap via AP
Seoul, VIVA – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam 3 Desember 2024. Yoon bertekad akan melenyapkan pasukan "anti negara" saat ia berjuang melawan oposisi yang mengendalikan parlemen dan pihak yang ia tuduh bersimpati dengan Korea Utara yang komunis.
Beberapa jam kemudian, parlemen memberikan suara untuk mencabut deklarasi tersebut, dengan Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik menyatakan bahwa anggota parlemen “akan melindungi demokrasi bersama rakyat.” Woo meminta personel polisi dan militer untuk mundur dari kompleks Majelis.
Langkah mengejutkan presiden tersebut mengingatkan kita pada era pemimpin otoriter yang tidak pernah dilihat negara tersebut sejak tahun 1980-an, dan tindakan tersebut langsung dikecam oleh pihak oposisi dan pemimpin partai konservatif Yoon sendiri.
Menyusul pengumuman Yoon, militer Korea Selatan mengumumkan bahwa parlemen dan pertemuan politik lainnya yang dapat menyebabkan "kebingungan sosial" akan ditangguhkan, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap.
Militer juga mengatakan bahwa para dokter yang mogok di negara itu harus kembali bekerja dalam waktu 48 jam, kata Yonhap. Ribuan dokter telah mogok selama berbulan-bulan karena rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa di sekolah kedokteran. Militer mengatakan siapa pun yang melanggar keputusan itu dapat ditangkap tanpa surat perintah.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer dapat dicabut dengan suara mayoritas di parlemen, di mana Partai Demokrat oposisi memegang mayoritas.
Demo Korea Selatan.
- The Straits Times.
Segera setelah deklarasi tersebut, Ketua Majelis Nasional menyerukan pernyataan darurat yang dirilis di saluran YouTube-nya agar semua anggota parlemen berkumpul di Majelis Nasional. Ia mendesak personel militer dan penegak hukum untuk "tetap tenang dan mempertahankan posisi mereka.
Seluruh 190 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara mendukung pencabutan darurat militer. Rekaman televisi menunjukkan tentara yang ditempatkan di parlemen meninggalkan lokasi setelah pemungutan suara.
Beberapa jam sebelumnya, TV menunjukkan petugas polisi memblokir pintu masuk Majelis Nasional dan tentara berhelm membawa senapan di depan gedung untuk membatasi pintu masuk ke gedung tersebut.
Seorang fotografer Associated Press melihat sedikitnya tiga helikopter, kemungkinan milik militer, mendarat di dalam gedung Majelis, sementara dua atau tiga helikopter berputar-putar di atas lokasi tersebut.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif pimpinan Yoon, Han Dong-hoon, menyebut keputusan untuk memberlakukan darurat militer itu “salah” dan berjanji untuk “menghentikannya bersama rakyat.” Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang kalah tipis dari Yoon dalam pemilihan presiden 2022, menyebut pengumuman Yoon itu “ilegal dan inkonstitusional.”
Yoon mengatakan dalam pidato yang disiarkan di televisi bahwa darurat militer akan membantu “membangun kembali dan melindungi” negara dari “kehancuran nasional.” Ia mengatakan akan “memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.”
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberikan pernyataan terkait Itaewon
- Sun Myung-geon/Yonhap via AP
“Saya akan melenyapkan kekuatan anti-negara secepat mungkin dan menormalisasi negara,” katanya, sembari meminta rakyat untuk percaya kepadanya dan menoleransi “beberapa ketidaknyamanan.”
Yoon — yang tingkat elektabilitasnya telah menurun dalam beberapa bulan terakhir — telah berjuang untuk mendorong agendanya melawan parlemen yang dikendalikan oposisi sejak menjabat pada tahun 2022.
Partai Yoon telah terjebak dalam kebuntuan dengan oposisi liberal atas rancangan anggaran tahun depan. Oposisi juga telah berupaya meloloskan mosi untuk memakzulkan tiga jaksa tinggi, termasuk kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, dalam apa yang disebut kaum konservatif sebagai dendam terhadap penyelidikan kriminal mereka terhadap Lee, yang telah dipandang sebagai favorit untuk pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2027 dalam jajak pendapat.
Yoon juga menolak seruan untuk penyelidikan independen atas skandal yang melibatkan istrinya dan pejabat tinggi, yang langsung menuai teguran keras dari para pesaing politiknya. Partai Demokrat dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan para anggota parlemennya menyusul pengumuman Yoon.
Langkah Yoon adalah deklarasi darurat militer pertama sejak demokratisasi negara tersebut pada tahun 1987. Darurat militer terakhir yang diberlakukan di negara tersebut adalah pada bulan Oktober 1979.
