Ini Alasan Korea Selatan Diprediksi Jadi Negara Pertama yang Hilang dari Bumi
- Pixabay
Korea Selatan, VIVA – Korea Selatan, yang pernah dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia kini menghadapi tantangan besar berupa krisis populasi. Angka kelahiran di negara tersebut terus menurun dan telah menjadi yang terendah di dunia.
Dilansir dari Firstpost, masalah ini memicu kekhawatiran tentang masa depan negara, termasuk ancaman terhadap keberlangsungan populasi.
Ilustrasi negara Korea Selatan
- Pixabay
Menurut data terbaru, tingkat kesuburan Korea Selatan hanya mencapai 0,72 anak per wanita pada tahun 2023, rekor terendah di dunia. Angka ini diperkirakan akan menurun lebih jauh menjadi 0,6 anak per wanita tahun ini.
Sebagai perbandingan, angka kelahiran yang dianggap cukup untuk menjaga stabilitas populasi adalah 2,1 anak per wanita.
Statistik Korea menunjukkan penurunan 8% dalam angka kelahiran pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tren ini terus berlanjut, populasi Korea Selatan yang saat ini berjumlah 51 juta jiwa bisa turun hingga sepertiga pada akhir abad ini, atau bahkan berkurang setengahnya pada tahun 2100, menurut Al Jazeera.
Penurunan angka kelahiran ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya hidup di Korea Selatan, termasuk biaya perumahan, pendidikan, dan perawatan anak.
Banyak pasangan muda merasa sulit untuk menyeimbangkan kebutuhan finansial dengan keinginan memiliki anak.
Selain itu, tekanan budaya kerja yang tinggi dan kurangnya dukungan untuk perempuan yang bekerja juga menjadi faktor yang signifikan. Wanita sering menghadapi dilema antara melanjutkan karier mereka atau fokus pada keluarga, yang akhirnya memengaruhi keputusan mereka untuk memiliki anak.
Pemerintah Korea Selatan telah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan angka kelahiran, termasuk memberikan insentif finansial kepada keluarga yang memiliki anak.
Saat ini, orang tua menerima antara 35 juta hingga 50 juta won melalui berbagai program dukungan hingga anak mereka berusia 7 tahun.
Namun, upaya tersebut belum memberikan hasil yang signifikan. Untuk itu, pemerintah kini mempertimbangkan langkah baru berupa pemberian insentif tunai sebesar 100 juta won (sekitar Rp1,16 miliar) untuk setiap anak yang lahir.
Rencana ini sedang dalam tahap survei publik yang dilakukan oleh Komisi Anti-Korupsi & Hak Sipil sejak April 2023.
Survei tersebut mengajukan beberapa pertanyaan utama, termasuk apakah masyarakat setuju jika pemerintah mengalokasikan 22 triliun won per tahun untuk program ini.
