Segera Menjabat, Donald Trump akan Cabut Subsidi Pajak Pembelian Kendaraan Listrik
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Washington, VIVA – Kabinet dari Presiden terpilih Donald Trump berencana untuk mencabut subsidi pajak konsumen pembelian kendaraan listrik sebesar US$ 7.500 (Rp 118, 9 juta).
Rencana tersebut sebagai bagian dari undang-undang reformasi pajak yang lebih luas, menurut dua sumber yang memiliki informasi mengenai masalah tersebut.
Mengakhiri keringanan pajak dapat berdampak serius pada transisi kendaraan listrik AS yang sudah mandek. Namun, perusahaan Tesla, yang sejauh ini merupakan produsen kendaraan listrik terbesar di negara itu telah memberi tahu Kabinet Trump bahwa mereka mendukung penghentian subsidi.
CEO Tesla Elon Musk, salah satu pendukung terbesar Trump dan orang terkaya di dunia mengatakan, pada bulan Juli bahwa penghentian subsidi mungkin sedikit merugikan penjualan Tesla, tetapi akan menghancurkan para pesaing kendaraan listrik AS-nya, yang mencakup produsen mobil lama seperti General Motors.
Diketahui, saham Tesla berakhir hampir 6 persen lebih rendah. Sementara, saham pesaing kendaraan listrik yang lebih kecil Rivian ditutup turun 14 persen. Lucid, produsen kendaraan listrik lainnya anjlok 5 persen.
"Pencabutan subsidi, yang merupakan langkah penting dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) Presiden Demokrat Joe Biden, sedang dibahas dalam rapat kabinet oleh tim transisi kebijakan energi, yang dipimpin oleh pengusaha minyak miliarder Harold Hamm, Pendiri Continental Resources, dan Gubernur North Dakota dari Partai Republik Doug Burgum," kata kedua sumber tersebut, dikutip dari The Sundaily pada Sabtu, 16 November 2024.
Dua orang tersebut juga telah bertemu beberapa kali sejak kemenangan Trump pada 5 November, termasuk di klubnya di Florida Mar-a-Lago, tempat Elon Musk juga menghabiskan banyak waktu sejak pemilu.
Di lain sisi, Aliansi Inovasi Otomotif mendesak Kongres dalam surat tertanggal 15 Oktober untuk mempertahankan keringanan pajak kendaraan listrik.
"(Keringanan pajak) itu penting untuk mengukuhkan AS sebagai pemimpin global dalam manufaktur otomotif masa depan," kata Aliansi Inovasi Otomotif.
Meski tidak secara spesifik merubah aturan itu, tetapi tim transisi Donald Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden terpilih akan memenuhi janji yang dibuatnya selama kampanye.
Diketahui, Trump berkampanye untuk mengakhiri peraturan subsidi pembelian kendaraan listrik milik Biden, tanpa menjabarkan kebijakan spesifik yang ditargetkan.
Tim transisi yang berfokus pada energi telah menentukan beberapa kebijakan energi bersih Biden akan sulit diakhiri, karena kebijakan tersebut populer dan telah menyalurkan uang ke negara-negara bagian yang didominasi Partai Republik, kata sumber tersebut.
Tim itu pun tersebut memandang kredit EV konsumen sebagai target yang mudah, dan percaya bahwa menghapus keringanan pajak pembelian kendaraan listrik akan mendapatkan konsensus luas di Kongres yang dikendalikan Partai Republik.
Trump juga berencana menggunakan penghematan biaya dari penghentian subsidi pajak tersebut untuk membantu membayar perpanjangan pemotongan pajak triliunan dolar, dari masa jabatan pertamanya yang akan segera berakhir, kata kedua sumber tersebut. Partai Republik di Kongres berencana untuk mengambil RUU Pajak yang lebih luas sebagai salah satu tindakan pertama mereka.
Anggota tim transisi energi memperkirakan Kongres Republik akan menerapkan langkah legislatif, yang dikenal sebagai rekonsiliasi untuk menghindari ketergantungan pada suara Demokrat. Biden menggunakan taktik yang sama untuk meloloskan IRA.
Penghentian keringanan pajak kendaraan listrik sangat didukung oleh Hamm, pendukung lama Trump, bersama dengan industri minyak dan gas yang lebih luas.
Saat berkampanye, Trump berjanji untuk meningkatkan produksi minyak AS, bahkan ketika produksi telah mencapai rekor tertinggi, dan untuk membatalkan inisiatif energi bersih Biden, yang juga mencakup subsidi untuk tenaga angin dan matahari serta produksi massal hidrogen.
