Hamas-Fatah Sepakat Bangun Palestina Bersama Setelah Perang Usai
- Brahim Guedich/Wikimedia
Kairo, VIVA – Akhir pekan lalu, Fatah dan Hamas menandatangani perjanjian di Kairo untuk membentuk pemerintahan teknokrat bersama guna memerintah Gaza sebagai bagian dari rekonstruksi pascaperang.
Menurut laporan Anadolu Ajansi, dikutip pada Selasa, 5 November 2024, kesepakatan tersebut berupaya untuk membentuk pemerintahan tunggal untuk mengelola upaya rekonstruksi dan menyediakan layanan dasar di Gaza.
Wilayah di bagian timur dan barat Gaza Utara menyaksikan gelombang pengungsian warga Palestina pada Sabtu malam, 5 Oktober 2024, di tengah pemboman udara dan artileri intensif Israel, menurut laporan seorang wartawan Anadolu.
- ANTARA/Anadolu
Pemerintah baru, yang terdiri dari teknokrat dari kedua belah pihak, akan berfokus pada penyediaan layanan penting dan rekonstruksi, demikian laporan tersebut.
“Kami teguh pada kesejahteraan rakyat Gaza dan menantikan pemerintahan tunggal Palestina yang mengutamakan rekonstruksi dan kebutuhan manusia di atas persaingan politik,” kata juru bicara Hamas.
Sebagai informasi, Hamas dan Fatah adalah dua organisasi politik utama Palestina, yang memiliki perbedaan signifikan dalam ideologi dan metode perjuangan mereka.
Hamas adalah kelompok Islamis yang didirikan pada tahun 1987, dengan tujuan mendirikan negara Islam di seluruh wilayah Palestina.
Sementara Fatah adalah partai sekuler yang didirikan oleh Yasser Arafat pada akhir 1950-an. Fatah adalah bagian utama dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan mendukung solusi dua negara dengan Israel melalui diplomasi dan negosiasi. Fatah menganggap perjuangan politik dan diplomatik lebih utama daripada kekerasan.
VIVA Militer: Brigade Martir Al-Aqsa Fatah Palestina
- sfgate.com
Perbedaan utama antara keduanya adalah pendekatan mereka terhadap perjuangan Palestina—Hamas lebih memilih perlawanan bersenjata, sementara Fatah lebih fokus pada diplomasi dan negosiasi dengan Israel. Setelah konflik internal pada tahun 2007, Hamas menguasai Jalur Gaza, sementara Fatah tetap berkuasa di Tepi Barat.
