Hamas Tegaskan Tidak Cari Bantuan Militer tapi Dukungan Politik dari Rusia
- ft.com
Moskow, VIVA - Gerakan Palestina Hamas menyatakan pihaknya tidak meminta dukungan bantuan militer dari Rusia, tetapi mengharapkan dukungan politik Moskow, kata Wakil Kepala Kantor Politik Hamas Mousa Abu Marzook dalam wawancara dengan Sputnik.
"Tidak, kami tidak membahas hal itu," kata Marzook ketika ditanya pertanyaan tentang bantuan militer Rusia.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa Hamas membutuhkan bantuan Rusia, khususnya dalam hal bantuan kemanusiaan dan dukungan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
VIVA Militer: Serangan udara militer Israel di Jalur Gaza, Palestina
- independent.co.uk
Mazrook menambahkan bahwa pihaknya membahas rekonsiliasi faksi-faksi Palestina dan implementasi kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan intra-Palestina di Moskow pada akhir Februari, saat bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Sebagaimana diwartakan, Hamas meminta Rusia untuk mendorong pemimpin Palestina Mahmoud Abbas bernegosiasi dengan Hamas mengenai masalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional di Palestina.
Pada Kamis ini, Putin diagendakan bertemu dengan Abbas di sela-sela KTT BRICS di Kazan.
"Kami membahas berbagai isu yang berkaitan dengan persatuan nasional Palestina dan pembentukan pemerintahan yang akan memerintah Jalur Gaza setelah perang usai. Kami menjelaskan posisi kami mengenai masalah ini dan peran Federasi Rusia di dalamnya," papar Marzouk.
VIVA Militer: Tentara Israel di Jalur Gaza, Palestina
- thenationalnews.com
"Abbas harus hadir di Kazan pada Pertemuan BRICS dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sana. Kami menyatakan keinginan kami agar pihak Rusia berbicara dengan Abbas untuk mendorongnya memulai negosiasi sehingga kami dapat mencapai hasil dalam hal ini," kata Marzouk menambahkan. (ant)
Putin Blak-blakan Serukan Perbaiki Ketidakadilan Historis terhadap Rakyat Palestina
Vladimir Putin menyerukan perlunya mengoreksi ketidakadilan historis terhadap Palestina. Penyelesaian konflik Israel-Palestina harus didasarkan pada hukum internasional.
