Perbandingan Jumlah Kementerian di Indonesia, China dan India

Jakarta, VIVA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah menjadi sorotan karena memiliki jumlah Menteri yang sangat banyak karena mencapai 53 Kementerian. Bahkan Jumlah Menteri kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran ini disebut menjadi yang terbanyak sejak orde baru.

Namun jika dibandingkan dengan negara lainnya, masih ada yang memiliki jumlah Menteri lebih banyak dari Indonesia saat ini. negara tersebut adalah India.



Bendera India atau Bharat

Photo :

• Pune Pulse

Dilihat dari situr resmi Pemerintah India, diketahui negara dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar itu memiliki 71 menteri, yang terdiri dari 30 menteri kabinet, 5 menteri negara bagian (penanggung jawab independen), dan 36 wakil menteri. Jumlah ini lebih besar dari jumlah menteri di Indonesia.

Namun jika dibandingkan dengan negara maju seperti China, Jepang dan Amerika Serikat, jumlah menteri di Indonesia termasuk yang paling banyak. Jepang hanya memiliki 20 Menteri, sementara China yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari Indonesia memiliki 21 Menteri dan Amerika Serikat negara adidaya hanya memiliki 15 Menteri.

Seperti diketahui, tak lama setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto langsung mengumumkan 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator. 

Pada hari yang sama, Prabowo juga mengumumkan 59 wakil menteri yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029.

Di awal pengumuman yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu 20 Oktober 2024 malam, Presiden menyampaikan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih.

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029”, kata Presiden.

Berikut nama Nama Menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran:

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:
6. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI;
10. Sugiono, Menteri Luar Negeri;
11. Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
12. Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
14. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
17. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30. Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi;
31. Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
32. Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
37. Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
41. Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42. Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
45. Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata;
46. Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

Adapun nama-nama pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, yaitu:

1. Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
2. Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara;
3. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
4. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
5. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Prabowo Beberkan Alasan Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

VIVA.co.id

24 Oktober 2024