AS Bakal Setop Bantuan Militer ke Israel jika Situasi Kemanusiaan di Gaza Tak Diperbaiki

VIVA Militer: Pasukan militer Amerika Serikat (AS) di Israel
Sumber :
  • jpost.com

Washington, VIVA – Amerika Serikat (AS), telah menulis surat kepada Israel dan memberinya tenggat waktu 30 hari untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan di Gaza. Jika tidak, maka bantuan militer Washington akan terputus pada Tel Aviv.

Surat yang dikirim pada hari Minggu, 13 Oktober 2024, merupakan peringatan tertulis terkuat yang diketahui dari AS kepada sekutunya, dan muncul di tengah serangan baru Israel di Gaza utara yang dilaporkan telah menyebabkan banyak korban sipil.

Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Photo :
  • Homeland Preparedness News

Surat itu mengatakan AS sangat prihatin dengan memburuknya situasi kemanusiaan, seraya menambahkan bahwa Israel menolak atau menghalangi hampir 90 persen pergerakan kemanusiaan antara utara dan selatan bulan lalu.

Israel sedang meninjau surat itu, seorang pejabat Israel mengatakan, bahwa Tel Aviv menanggapi masalah ini dengan serius dan bermaksud untuk menangani kekhawatiran yang muncul dengan mitra-mitra AS.

Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka menargetkan operasi Hamas di utara dan tidak menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan.

Pada hari Senin, 14 Oktober 2024, badan militer Israel yang bertanggung jawab untuk mengelola penyeberangan ke Gaza, Cogat, mengatakan 30 truk yang membawa bantuan dari Program Pangan Dunia telah memasuki Gaza utara melalui penyeberangan Erez.

Itu mengakhiri periode dua minggu di mana PBB mengatakan tidak ada bantuan makanan yang dikirim ke utara, dan persediaan yang penting untuk bertahan hidup hampir habis bagi 400.000 warga Palestina di sana.

Diketahui, AS sejauh ini merupakan pemasok senjata terbesar bagi Israel, dan militer Israel sangat bergantung pada pesawat yang dipasok AS, bom berpemandu, rudal, dan peluru untuk berperang melawan Hamas di Gaza selama setahun terakhir.

Surat AS kepada pemerintah Israel, yang isinya kini telah dikonfirmasi oleh departemen luar negeri, pertama kali dilaporkan oleh situs web Axios. Surat itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin.

"Kami sekarang menulis untuk menggarisbawahi keprihatinan mendalam pemerintah AS atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, dan mengupayakan tindakan mendesak dan berkelanjutan oleh pemerintah Anda bulan ini untuk membalikkan keadaan ini," bunyi surat itu, dikutip dari BBC Internasional, Rabu, 16 Oktober 2024.

Dinyatakan bahwa perintah evakuasi Israel telah memaksa 1,7 juta orang ke daerah pesisir al-Mawasi yang sempit, di mana mereka berada pada risiko tinggi penularan yang mematikan karena kepadatan yang ekstrem, dan organisasi kemanusiaan melaporkan bahwa kebutuhan bertahan hidup mereka tidak dapat dipenuhi.

“Kami khususnya prihatin bahwa tindakan pemerintah Israel baru-baru ini, termasuk menghentikan impor komersial, menolak atau menghalangi hampir 90 persen pergerakan kemanusiaan antara Gaza utara dan selatan pada bulan September, melanjutkan pembatasan penggunaan ganda yang memberatkan dan berlebihan, dan melembagakan pemeriksaan baru serta persyaratan tanggung jawab dan bea cukai yang memberatkan bagi staf dan pengiriman kemanusiaan, bersama dengan meningkatnya pelanggaran hukum dan penjarahan, yang berkontribusi pada percepatan kemerosotan kondisi di Gaza,” tambahnya.

"Israel harus, mulai sekarang dan dalam waktu 30 hari bertindak atas serangkaian langkah konkret untuk meningkatkan pasokan bantuan, dan (jika itu gagal) dapat berimplikasi pada kebijakan AS," menurut isi surat itu.

Surat tersebut juga mengutip undang-undang AS yang dapat melarang bantuan militer ke negara-negara yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan AS.

Hasil Survei: 42 Persen Remaja Yahudi di AS Percaya Israel Lakukan Genosida di Gaza

Surat itu mengatakan Israel harus meningkatkan semua bentuk bantuan kemanusiaan di seluruh Gaza sebelum musim dingin, termasuk dengan memungkinkan minimal 350 truk sehari untuk masuk melalui keempat penyeberangan utama dan penyeberangan kelima yang baru, serta memungkinkan orang-orang di al-Mawasi untuk pindah ke pedalaman.

Surat itu juga menyerukan Israel untuk mengakhiri isolasi Gaza utara dengan menegaskan kembali bahwa tidak akan ada kebijakan pemerintah Israel untuk mengevakuasi warga sipil secara paksa dari utara ke selatan.

Kemanusiaan Lebih Penting dari Sepakbola: Timnas Indonesia, Sudan, Mesir Tolak Israel dan Korbankan Piala Dunia

Pada konferensi pers di Washington pada hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan kepada wartawan bahwa surat itu adalah komunikasi diplomatik pribadi yang tidak ingin di publikasikan.

“Menteri (Blinken) bersama Menteri Austin merasa sudah sepantasnya untuk menjelaskan kepada pemerintah Israel bahwa ada perubahan yang perlu mereka lakukan lagi untuk melihat tingkat bantuan yang masuk ke Gaza kembali meningkat,” katanya.

RI Dukung Surat Perintah Penangkapan ICC Terhadap Netanyahu: Harus Dilaksanakan!

juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller (Doc: ANews)

Photo :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong

Miller juga menolak berspekulasi tentang konsekuensi apa yang mungkin terjadi bagi Israel jika tidak meningkatkan akses bantuan kemanusiaan.

Namun, ia mencatat, “Penerima bantuan militer AS tidak secara sewenang-wenang menolak atau menghalangi penyediaan bantuan kemanusiaan AS. Itu hanya hukum dan kami tentu saja akan mengikuti hukum. Namun, harapan kami adalah Israel akan membuat perubahan yang telah kami uraikan.”

Ia juga mengatakan batas waktu 30 hari tidak terkait dengan pemilihan presiden AS mendatang pada 5 November, dengan mengatakan bahwa tepat untuk memberi mereka waktu untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Israel sebelumnya bersikeras tidak ada batasan jumlah bantuan atau bantuan kemanusiaan yang dapat dikirim ke dan melintasi Gaza, dan menyalahkan badan-badan PBB karena gagal mendistribusikan pasokan. Hamas juga dituduh mencuri bantuan, yang dibantah oleh kelompok tersebut.

Sebelum serangan darat Israel di kota Rafah, Gaza selatan, pada bulan Mei, Presiden Joe Biden menangguhkan satu pengiriman bom seberat 2.000 dan 500 pon untuk pertama kalinya saat ia mencoba mencegah serangan besar-besaran.

Namun, presiden tersebut langsung menghadapi reaksi keras dari Partai Republik di Washington dan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang tampaknya membandingkannya dengan "embargo senjata". Penangguhan tersebut sebagian dicabut pada bulan Juli dan tidak pernah diulangi lagi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya