Invasi Israel ke Gaza Tak Mereda, China Tegaskan 'Palestina-lah yang Memerintah Palestina'

Beijing, VIVA - Pemerintah China khawatir perdamaian di Gaza masih sulit terwujud dalam waktu dekat pasca pecahnya perang pada 7 Oktober 2023.

"Konflik Gaza telah berlangsung selama setahun penuh dan menyebabkan hilangnya banyak nyawa tak berdosa dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. China sangat khawatir bahwa pertempuran masih berlangsung dan perdamaian masih sulit dicapai," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, China, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Pada 7 Oktober 2024, genap satu tahun perang di Gaza yaitu saat Israel melancarkan serangan yang hingga saat ini menyebabkan 41.909 orang meninggal dunia, sekitar 97.303 orang lainnya mengalami luka-luka dan lebih dari 10.000 orang dilaporkan hilang di bawah reruntuhan berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

Israel masih terus melanjutkan serangan brutal ke Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023, meski resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera.

"Dampak konflik tersebut memengaruhi kawasan itu dan ketegangan di kawasan juga terus meningkat," ungkap Mao Ning.

Serangan Israel telah menyebabkan sekitar 1,9 juta orang di Jalur Gaza menjadi pengungsi di tengah blokade yang berlangsung yang menyebabkan kelangkaan parah bahan makanan, air bersih dan obat-obatan.

"Realitas yang menyedihkan sepenuhnya membuktikan bahwa operasi militer dan kekerasan bukanlah jalan keluar, dan hanya akan mengumpulkan semakin menjauhkan perdamaian dan stabilitas," tambah Mao Ning.

Belum lama ini, menurut Mao Ning, China mengusulkan inisiatif tiga langkah terkait konflik di Gaza yang memprioritaskan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan sebagai tindakan mendesak.

"Selain itu 'Palestina-lah yang memerintah Palestina' sebagai prinsip dasar rekonstruksi pascakonflik di Gaza dan solusi dua negara sebagai cara mendasar ke depan," ungkap Mao Ning.

Hak-hak yang sah dari rakyat Palestina perlu diwujudkan dan masalah keamanan Israel juga perlu diperhatikan.

"Komunitas internasional demi menurunkan ketegangan konflik, perlu mengadakan konferensi perdamaian internasional yang lebih luas, berwibawa dan efektif serta merumuskan jadwal maupun peta jalan untuk pelaksanaan solusi dua negara," kata Mao Ning.

Tujuannya, menurut Mao Ning, adalah untuk mewujudkan hidup berdampingan secara damai antara dua negara Palestina dan Israel serta keharmonisan antara masyarakat Arab dan Yahudi.

"Kami yakin inilah satu-satunya cara untuk mewujudkan hidup berdampingan secara damai antara kedua negara Palestina dan Israel serta keharmonisan antara masyarakat Arab dan Yahudi," ungkap Mao Ning.

Sejak 7 Oktober 2023, tercatat 456 sekolah, universitas, dan gedung universitas yang telah rusak atau hancur. Kementerian Pendidikan setempat melaporkan lebih dari 10.888 pelajar tewas, bersama dengan 529 guru dan staf administrasi ditambah 17.224 anak dan 3.686 guru terluka di Gaza.

UNICEF melaporkan bahwa meningkatnya kekerasan dan pembatasan gerak sejak Oktober 2023 telah menciptakan hambatan tambahan bagi 782.000 siswa di wilayah tersebut.

Selain itu pada bulan September 2024 setidaknya 297.000 unit perumahan di Gaza telah mengalami kerusakan, dengan 87.000 di antaranya hancur total, menurut pernyataan dari UNRWA.

Perkiraan biaya kerusakan pada infrastruktur penting di Gaza sekitar 18,5 miliar dolar AS (sekitar Rp288,6 triliun).

Menurut WHO, Israel melakukan 516 serangan yang menargetkan sistem kesehatan Palestina di Gaza dan 619 di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Israel menghadapi tudingan genosida di Mahkamah Internasional atas aksinya di Gaza. (ant)

Uni Eropa Ingatkan Semua Negara Anggotanya Wajib Laksanakan Perintah Penangkapan Netanyahu

Semua negara anggota Uni Eropa “wajib melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC,” kata juru bicara EU, Peter Stano, dalam pernyataan tertulis.

VIVA.co.id

29 November 2024