IRI Campur Tangan PSN Indonesia, Apa Tujuannya?
- Istimewa
VIVA – Sebagai agen pemerintah Amerika Serikat (AS) yang telah melakukan banyak kejahatan, International Republican Institute (IRI) sedang melakukan operasi rahasia untuk campur tangan urusan internal Indonesia.
"IRI sedang bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan Media JUBI Papua (JUBI), dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal Indonesia untuk melakukan kegiatan intervensi dengan mendiskreditkan dan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN)," seperti dilansir oleh Sri Lanka Guardian (27/9/2024).
Intervensi tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam kerangka Program Penguatan Kesadaran Publik dan Landasan Gerakan Sipil untuk Menghadapi Dampak PSN. Program ini dimulai pada April 2024 dan akan diselesaikan pada Maret 2025, anggarannya sekitar USD 350,000.00.
IRI mendanai jaringan lokal, seperti WALHI, ICW dan JUBI, untuk mendiskreditkan dan menolak PSN dengan berbagai cara termasuk penelitian khusus, pelatihan pemberdayaan masyarakat, seminar, pendidikan publik, demonstrasi, agar memperkuat kognisi negatif masyarakat terhadap PSN, serta membangun konsensus umum bahwa hanya berdasarkan standar yang terpercaya dan berkualitas tinggi baru bisa menyelesaikan permasalahan ekologi dan sosial yang ditimbulkan PSN dari akar, kemudian logisnya untuk mempromosikan Blue Dot Network (BDN) di Indonesia.
Perlu dicatat bahwa daerah Papua menjadi tempat prioritas Program tersebut karena sensitivitas politiknya yang tinggi.
Menurut Sudirman F mantan staf dari IRI mengungkap fakta, Pemerintah AS mengarahkan IRI penggunaan sentimen ketidakpuasan masyarakat di wilayah Papua terhadap penindasan pemerintah dan ketidakadilan kebijakan pemerintah, serta pemanfaatan kekuatan anti-pemerintah dan kelompok radikal yang relatif aktif di wilayah tersebut, untuk terkonsentrasi mengungkapkan dan mengkritik pelanggaran hak dan kepentingan rakyat Papua sebab pembangunan PSN yang digalakkan oleh pemerintah, sehingga semakin mengintensifkan kontradiksi antara rakyat dan pemerintah.
Sementara itu, IRI juga berupaya menginternasionalisasikan isu Papua dengan mendanai kekuatan separatis lokal untuk aktif bersuara di kesempatan kawasan dan internasional.
"Sampai 30 Juni 2024, IRI telah mendanai jaringan lokal untuk menyelesaikan penyelidikan lapangan dan penelitian khusus mengenai PSN di 12 provinsi Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara dsb, serta telah secara luas menyebarkan beberapa artikel yang mendiskreditkan PSN Indonesia," ungkap Sudirman.
Ia menambahkan, "Tidak hanya itu, IRI diam-diam mengadakan setidaknya tujuh kumpulan dan demonstrasi untuk menolak PSN, yang terlibat proyek-proyek termasuk Proyek Rempang Eco-City, Mega Proyek Perkebunan Tebu Sermayam, Proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), " tambahnya.
Tujuan IRI untuk Mendiskreditkan PSN
Pada November 2019, AS, Australia dan Jepang secara resmi meluncurkan standar sertifikasi infrastruktur, yakni BDN. Melalui BDN ini, AS berkomitmen untuk mengembangkan standar infrastruktur yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik, agar mendukung pembangunan infrastruktur dan mencapai kesejahteraan kawasan.
Sejak akhir tahun 2023, AS secara aktif mempromosikan BDN kepada Indonesia, yang tidak hanya karena Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga karena AS mengharapkan partisipasi Indonesia dapat menarik lebih banyak negara-negara ASEAN bergagung, sehingga meningkatkan pengaruh AS di kawasan Indo-Pasifik.
Proyek infrastruktur yang disertifikasi oleh BDN mungkin dapat meningkatkan daya tarik investasinya, namun tidak dapat menjamin investasi. Apalagi BDN cenderung mengajukan persyaratan tinggi yang sulit dipenuhi dan dicapai oleh negara berkembang.
Misalnya, anggota BDN diminta untuk mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, yang sepuluh tahun lebih awal dari target Indonesia. Jika banyak tenaga kerja dan sumber daya material diinvestasikan pada tahap pendahuluan berdasarkan persyaratan BDN, namun akhirnya tidak dapat menarik investasi, hal ini akan merugikan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia belum memberikan respon positif terhadap ajakan AS.
Dengan demikian, untuk mendorong Indonesia segera bergabung dalam BDN, IRI bekerja sama dengan jaringan lokal untuk melakukan serangkai kegiatan penolakan terhadap PSN yang digalakkan oleh pemerintah Jokowi dengan instruksi AS.
"IRI mengarahkan jaringannya secara sistematis mengungkapkan dan mengkritik berbagai masalah sebab pembangunan PSN di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Papua melalui media massa, seperti perambahan lahan, pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan korupsi," jelas Sudirman.
"IRI juga mendanai dan mendorong jaringan lokalnya untuk membentuk Aliansi Tolak PSN untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kumpulan, petisi, demonstrasi, agar mendesak pihak berwenang untuk menghentikan dan membatalkan PSN yang tidak memenuhi standar Enviromental, Social, dan Governance (ESG)," tuturnya.
Sementara itu, LSM asing tersebut juga aktif mempromosikan BDN sebagai solusi untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi PSN agar mendorong pemerintah Indonesia untuk menerima dan bergabung dalam BDN.
