Indonesia Walkout saat PM Israel Netanyahu Pidato di Sidang PBB
- dantri.com.vn
Amerika Serikat, VIVA – Delegasi Indonesia melakukan walkout dari Sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Jumat 27 September 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes saat Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu hendak berpidato.
Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, sejumlah negara yang ikut melakukan walkout merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Liga Arab, dan Gerakan Non-Blok, termasuk Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Kuba.
Penolakan terhadap Netanyahu juga terjadi di luar ruangan sidang, saat konvoi kendaraan PM Israel itu diadang puluhan pengunjuk rasa anti-genosida di Manhattan pada Kamis, 26 September 2024.
Source : TOI
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyerukan kepada dunia untuk segera mengakui Negara Palestina sebagai langkah krusial menuju Solusi Dua Negara
Seruan tersebut disampaikan Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri tentang situasi di Gaza dan implementasi solusi dua negara pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79, Kamis.
Dalam pidatonya, Menteri Retno menekankan pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina. Ia menegaskan bahwa pengakuan ini tidak hanya memberikan harapan bagi rakyat Palestina, tetapi juga merupakan cara penting untuk memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejaman.
Retno dengan tegas menolak pandangan beberapa negara yang menunda pengakuan Palestina dengan alasan menunggu "waktu yang tepat".
"Kapan waktu yang tepat itu? Bagi saya, waktunya adalah sekarang. Kita tidak ingin menunggu hingga semua rakyat Palestina tertegas Retno dikutip VIVA dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu, 28 September 2024.
Source : ANTARA/Suwanti
Ia menegaskan bahwa harapan untuk perdamaian akan hancur jika negara-negara anggota PBB tidak memiliki keberanian dan hati untuk menekan satu negara agar mematuhi resolusi tersebut.
Indonesia, kata Retno, seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi ini. "Indonesia mendesak seluruh negara untuk memastikan bahwa implementasi resolusi tersebut benar-benar terjadi.
