Menlu AS Antony Blinken Didesak Mundur, Ini Penyebabnya

Washington, VIVA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, menghadapi seruan pengunduran diri setelah sebuah laporan menyebutkan bahwa ia mengabaikan penilaian dari dua badan pemerintah yang menyimpulkan bahwa Israel memblokir bantuan Amerika ke Gaza.

Investigasi oleh ProPublica mengungkapkan bahwa Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan biro pengungsi Departemen Luar Negeri telah menyampaikan kekhawatiran mereka terkait bantuan kemanusia itu kepada Blinken dan pejabat tinggi lainnya pada April lalu.

Melansir dari The New Arab, Jumat, 27 September 2024, menurut hukum AS, negara-negara yang memblokir bantuan kemanusiaan harus menghentikan pengiriman senjata. Washington sendiri telah memberikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan penjualan senjata kepada Tel Aviv selama serangan di Gaza.

ProPublica melaporkan bahwa dokumen USAID setebal 17 halaman yang disampaikan kepada Blinken merinci contoh campur tangan Israel terhadap upaya bantuan, termasuk membunuh pekerja bantuan, merobohkan bangunan pertanian, mengebom ambulans dan rumah sakit, menduduki depot pasokan, serta menolak truk yang membawa makanan dan obat-obatan.

Namun, pada 10 Mei, Blinken menyampaikan laporan Departemen Luar Negeri kepada Kongres, yang menegaskan bahwa Israel tidak memblokir bantuan ke Gaza, meskipun ada temuan laporan USAID yang menggambarkan situasi di kantong Palestina sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Pejabat USAID juga merekomendasikan penghentian sementara ekspor senjata ke Israel. Kesimpulan serupa dicapai oleh kepala Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Departemen Luar Negeri AS, yang merekomendasikan agar Undang-Undang Bantuan Luar Negeri diterapkan untuk membekukan bantuan AS senilai US$ 830 juta (Rp 12,5 triliun) untuk senjata bagi Israel.

Pejabat tersebut menyimpulkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan bantuan kemanusiaan AS dibatasi.

Sejak awal serangan Israel di Gaza pada bulan Oktober, pemerintah Israel memerintahkan pengepungan total di daerah tersebut, sehingga menghalangi masuknya makanan, peralatan medis, air, dan listrik.

Menurut kantor media pemerintah Gaza, sedikitnya 34 anak telah meninggal akibat kekurangan gizi tahun ini. Tuduhan kejahatan perang berupa kelaparan dilayangkan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dalam permohonan surat perintah penangkapan oleh kepala jaksa ICC, Karim Khan, pada bulan Mei.

Pengungkapan laporan ProPublica tersebut juga memicu seruan agar Blinken mengundurkan diri, termasuk dari tokoh oposisi dan lembaga nonpemerintah.

"Antony Blinken berbohong kepada Kongres meskipun tahu Israel sengaja membuat Gaza kelaparan, semua untuk melanjutkan penyediaan senjata. Kami menuntut agar @SecBlinken mengundurkan diri dan agar @JoeBiden dan @KamalaHarris menghentikan dukungan ilegal kepada Israel SEKARANG!," tulis kandidat presiden Partai Hijau, Jill Stein, di X.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) juga mengeluarkan seruan serupa, dan meminta pengunduran diri Blinken.

"Kami menyerukan pengunduran diri @SecBlinken setelah laporan @propublica mengungkapkan bahwa ia menyesatkan Kongres tentang blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel ke Gaza. Ini adalah sebuah pelanggaran hukum AS. Rakyat Amerika layak mendapatkan pemimpin yang jujur. Sudah saatnya meminta pertanggungjawaban pemerintahan Biden atas keterlibatannya dalam genosida di Gaza. #ResignBlinken #FreeGaza #EndTheBlockade," tulis kelompok tersebut dalam pernyataan di X.

Dinilai Kebal Hukum, PM Israel Netanyahu Ajukan Banding Terkait Surat Penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu akan mengajukan banding terkait surat penangkapan dirinya dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC

VIVA.co.id

29 November 2024