Krisis Kemanusiaan di Gaza Makin Parah, PM Inggris dan Presiden Palestina Serukan Gencatan Senjata
- ANTARA
Gaza, VIVA - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Rabu, 27 September 2024. Pertemuan dua pemimpin negara itu membahas krisis yang semakin memburuk di Gaza. Dari hasil pertemuan itu, perlu segera dilakukan gencatan senjata.
"Kami membutuhkan gencatan senjata segera, pembebasan sandera, dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza," demikian kesepakatan pertemuan yang dikutip Antara dari Anadolu.
Pemerintah Inggris dalam pernyataan resminya mengakui krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin parah.
Pun, saat berbicara di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Starmer menyampaikan keprihatinannya atas korban jiwa dalam konflik Gaza. Menurut dia, ribuan warga sipil di Palestina yang tewas tak dapat ditoleransi.
Dari laporan, lebih dari 41 ribu orang tewas selama setahun terakhir. Baik Starmen dan Abbas juga dengan tegas mengutuk meningkatnya kekerasan dari pemukim ilegal Israel dan perluasan permukiman mereka di Tepi Barat.
Ilustrasi - Orang-orang mencari korban di sebuah sekolah yang rusak akibat serangan udara Israel di Kota Gaza, 4 Agustus 2024.
- ANTARA/Mahmoud Zaki
Pertemuan itu juga membicarakan masa depan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat yang dipimpin Abbas.
Starmer dan Abbas sepakat mendukung dan mereformasi otoritas Palestina. Mereka menilai hal itu penting untuk stabilitas, seperti halnya upaya menuju arah politik yang jelas.
Mereka menyatakan solusi jangka panjang untuk konflik ini terletak pada negara Palestina yang layak di samping Israel yang aman dan terjamin. Kondisi itu dengan menekankan pentingnya diplomasi dan dorongan baru untuk perdamaian abadi di wilayah tersebut.
Inggris, bersama AS, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa, termasuk di antara negara-negara yang pada Rabu, 25 September menyerukan gencatan senjata 21 hari dalam konflik antara Israel dan Hizbullah Lebanon.
Serangan Meningkat di Gaza, PBB Minta Keselamatan Pekerja Kemanusiaan Dijamin
Pejabat senior PBB mendesak dunia untuk segera mengambil tindakan melindungi pekerja kemanusiaan yang menghadapi ancaman serius di lapangan.
