Pidato di Sidang Umum PBB, Joe Biden Desak Hentikan Perang Israel-Hizbullah
- PBS
New York, VIVA – Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia tidak ingin melihat "perang skala penuh" pecah di Lebanon, sehari setelah pasukan Israel melancarkan kampanye pengeboman besar-besaran yang telah menewaskan ratusan orang di seluruh negeri.
Berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Selasa, Biden mengatakan solusi diplomatik antara Israel dan kelompok Lebanon Hizbullah adalah satu-satunya jalan ke depan.
"Perang skala penuh tidak menguntungkan siapa pun," katanya.
VIVA Militer: Presiden Amerika Serikat, Joe Biden
- newrepublic.com
Selama berbulan-bulan, presiden AS telah menghadapi seruan untuk mengondisikan dukungan pemerintahannya bagi Israel saat negara itu melancarkan perang di Jalur Gaza, yang menewaskan lebih dari 41.400 warga Palestina. Para ahli juga telah memperingatkan Biden bahwa perang di Gaza dapat menyebabkan konflik regional yang lebih luas.
Namun, Demokrat – yang tidak mencalonkan diri kembali pada bulan November – telah mempertahankan dukungannya yang kuat terhadap pemerintah Israel, yang terus menuai kritik atas pendekatannya.
Pidatonya disampaikan setelah Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan pada hari Selasa bahwa sedikitnya 569 orang, termasuk 50 anak-anak, telah tewas dan 1.835 orang terluka dalam pemboman Israel di berbagai bagian negara tersebut minggu ini.
Militer Israel juga terus menggempur Jalur Gaza, menewaskan sedikitnya 37 orang sepanjang hari pada hari Selasa, menurut Pertahanan Sipil Palestina.
Serangan Israel ke Lebanon
- Dok. Arab News/AFP
Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Biden menegaskan kembali seruannya kepada Israel dan Hamas, kelompok Palestina yang memerintah Gaza, untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang juga akan menjamin pembebasan tawanan Israel yang ditahan di daerah kantong Palestina tersebut.
ICC Rilis Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, Begini Reaksi Joe Biden
Joe Biden memberikan tanggapan atas surat perintah penangkapan pada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
