Pengadilan Venezuela Keluarkan Surat Penangkapan Capres Oposisi
- AP Photo/Cristian Hernandez
Caracas, VIVA – Pengadilan tingkat pertama Venezuela mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan calon presiden oposisi Edmundo González (75) pada Senin, 2 September 2024.
Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan kriminal atas hasil pemilihan umum bulan Juli, yang diklaim dimenangkan oleh partai yang berkuasa dan lawan-lawannya.
Dilansir The Associated Press, Selasa, 3 September 2024, surat perintah tersebut dikeluarkan atas permintaan pihak berwenang yang menuduh González, seorang mantan diplomat, atas berbagai kejahatan termasuk konspirasi, pemalsuan dokumen, dan perampasan kekuasaan.
"Pengadilan Tingkat Pertama Nasional telah menyetujui surat perintah penangkapan untuk Edmundo Gonzalez Urrutia atas kejahatan berat," kata kantor kejaksaan melalui Instagram.
Langkah tersebut merupakan eskalasi terbaru dari penindasan terhadap oposisi dalam sebulan setelah pejabat pemilu menyatakan Presiden Nicolás Maduro telah memenangkan masa jabatan presiden untuk ketiga kalinya selama enam tahun.
Pihak berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah González tiga kali mangkir memberikan kesaksian meskipun telah dipanggil, menurut kantor kejaksaan Venezuela.
VIVA Militer: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro
- The Sun
Diketahui, González belum muncul di depan publik sejak sehari setelah pemilihan umum. Tim kampanyenya tidak segera menanggapi permintaan komentar atas penangkapan tersebut.
Jaksa telah memeriksa ribuan lembar penghitungan suara yang dikenal sebagai actas — cetakan berukuran beberapa kaki yang menyerupai struk belanja — yang telah lama dianggap sebagai bukti utama hasil pemilu di Venezuela.
Masing-masing dari 30.000 mesin pemungutan suara elektronik yang digunakan dalam pemilu 28 Juli mencetak beberapa salinan lembar tersebut, yang informasinya juga dikirimkan ke Dewan Pemilihan Nasional.
Selain mempublikasikan laporan dari tempat pemungutan suara, Gonzalez juga akan dihadapkan pada pertanyaan terkait tanggung jawabnya atas protes yang terjadi setelah pemilihan.
Pemilihan presiden di Venezuela diadakan pada 28 Juli, dan hari berikutnya Dewan Pemilihan Nasional mendeklarasikan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih untuk periode 2025-2031.
Menurut dewan pemilihan, Maduro memperoleh 51 persen suara. Pada hari berikutnya, protes meletus di Venezuela, dan bentrokan terjadi di Caracas antara polisi dan pengunjuk rasa, yang mulai melemparkan batu dan bom molotov ke arah petugas penegak hukum.
Menurut kejaksaan, lebih dari 2.000 orang telah ditahan dalam kasus terkait perusakan infrastruktur negara, penghasutan kebencian, dan terorisme.
Pemerintah Venezuela menyatakan adanya campur tangan sejumlah negara dalam pemilihan ini dan dalam hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.
