Presiden Macron Sebut Penangkapan Bos Telegram Tidak Berkaitan dengan Politik

Paris, VIVA – Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin, 26 Agustus 2024, bahwa penangkapan bos Telegram pada akhir pekan lalu tidak ada kaitannya dengan politik dan pemerintahan di Rusia, yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin.

"Penangkapan CEO Telegram di wilayah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung," kata Macron, dikutip dari The Sundaily, Rabu, 28 Agustus 2024.

"Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah kepada hakim untuk memutuskan," tambahnya.

Pimpinan eksekutif Telegram bernama Pavel Durov, ditangkap oleh polisi Prancis pada Sabtu malam, 25 Agustus 2024, setelah jet pribadinya mendarat di sebelah utara Paris di Bandara Le Bourget.

Dia dituduh terlibat dalam hal-hal seperti pornografi anak, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisasi.

Durov juga dituduh gagal mengambil langkah-langkah untuk mengekang penggunaan Telegram untuk tujuan kriminal. Namun, jaksa penuntut di Paris mengatakan penyelidikan dibuka terhadap Durov secara khusus, yang memegang kewarganegaraan ganda Prancis.

Dalam sebuah pernyataan, pejabat Telegram mengatakan Durov tidak menyembunyikan apa pun karena perusahaan teknologi itu mengklaim telah mematuhi hukum Eropa.

Durov, yang lahir di Rusia, tinggal di Dubai dan memegang kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab, diduga gagal bekerja sama dengan pejabat penegak hukum karena mereka berpendapat bahwa ia juga gagal memoderasi konten Telegram.

Jaksa penuntut Prancis mengatakan Pusat Pemberantasan Kejahatan Digital dan Kantor Antipenipuan Nasional telah diberitahu tentang penyelidikan tersebut. Penahanan Durov telah diperpanjang pada hari Minggu oleh seorang hakim selama 96 jam tambahan hingga hari Rabu.

Macron menunjuk pada "informasi palsu" yang disebarkan tentang penangkapan Durov, dan menyatakan keyakinannya bahwa terserah pada sistem peradilan dengan untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi.

Prancis, kata presiden dua periode itu, lebih dari apa pun, terikat pada kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, pada inovasi dan semangat berwirausaha.

Setelah Mary Jane, Menko Yusril: Prancis dan Australia Ajukan Permohonan Pemindahan Narapidana

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Prancis dan Australia mengajukan permohonan pemindahan napi

VIVA.co.id

20 November 2024