Paspor Diplomatik Eks PM Bangladesh yang Kabur dari Negaranya Dicabut

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina
Sumber :
  • Associated Press

Dhaka, VIVA – Pemerintah sementara Bangladesh mencabut paspor diplomatik mantan perdana menteri Sheikh Hasina, pada hari Kamis, 22 Agustus 2024, setelah ia melarikan diri dari pemberontakan yang dipimpin mahasiswa dengan helikopter ke India awal bulan ini.

Imigrasi Jakbar Amankan WN Tiongkok Diduga Salahgunakan Izin Tinggal

Langkah untuk membatalkan dokumen Hasina membuat mantan pemimpin otokratis itu berada dalam ketidakpastian. Hal itu juga terjadi pada hari yang sama saat tim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tiba di Dhaka untuk menilai apakah ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh yang Mengundurkan Diri

Photo :
  • Foto: Al Jazeera
Harga Mobil Suzuki Kini Mulai dari Rp70 Jutaan

Melansir dari The Sundaily, Jumat, 23 Agustus 2024, lebih dari 450 orang tewas, banyak di antaranya akibat tembakan polisi selama minggu-minggu menjelang penggulingan Hasina, saat massa menyerbu kediaman resminya di Dhaka dan mengakhiri kekuasaannya selama 15 tahun.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa paspor Hasina dan paspor milik mantan menteri pemerintah dan mantan anggota parlemen yang tidak lagi menjabat "harus dicabut".

Heboh, Buaya Serbu Kota di India Setelah Banjir Sungai

Hal ini juga menimbulkan dilema diplomatik bagi Dhaka, negara yang menjadi pusat kekuatan regional, India.

Sebagai informasi, Hasina melarikan diri ke pangkalan udara dekat ibu kota India, New Delhi.

Hasina dikenal sebagai sekutu dekat Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang pemerintahan nasionalis Hindu-nya lebih memilihnya daripada para pesaingnya dari Partai Nasionalis Bangladesh, yang dianggap lebih dekat dengan kelompok Islam konservatif.

Kerusuhan di Ibu Kota Bangladesh (Doc: India Today)

Photo :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong

Sementara India menjamu Hasina, Modi juga menawarkan dukungannya kepada pemimpin baru Bangladesh, peraih Nobel Muhammad Yunus, yang memimpin pemerintahan sementara.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya