PM Australia Kecam Oposisi yang Serukan Larang Kedatangan Warga Palestina
- ANTARA/AAP/Jason Edwards via Reuters)
Ankara, VIVA - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, pada Minggu, 18 Agustus 2024, sekali lagi menolak seruan oposisi untuk melarang warga Palestina yang melarikan diri dari Gaza memasuki Australia, dengan mengatakan hal itu dapat "memicu ketakutan."
Pemimpin oposisi Peter Dutton telah menyerukan penghentian migrasi dari wilayah pesisir Palestina yang terkepung, dengan alasan bahwa kedatangan orang-orang dari zona perang ke Australia "membahayakan keamanan nasional."
Albanese, yang sebelumnya mengkritik Dutton atas seruannya, mengatakan bahwa retorika dari koalisi tersebut menyebabkan perpecahan di masyarakat pada saat kepala keamanan menyerukan "kohesi sosial," menurut laporan dari stasiun penyiaran lokal SBS News.
Arsip - Warga melintas di antara bangunan yang hancur di permukiman Shujaiya, Gaza, Palestina, 11 Juli 2024.
- ANTARA/Xinhua/Abdul Rahman Salama
"Apa yang dilakukan Peter Dutton? Dia tidak berbicara tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian rakyat Australia, yang dia lakukan adalah mencoba memicu ketakutan," kata Albanese kepada wartawan di Sydney.
"Faktanya adalah bahwa saat ini perbatasan memang ditutup, tentu saja, melalui penyeberangan Rafah," tambahnya.
Hingga saat ini, sekitar 2.922 visa untuk warga Palestina yang melarikan diri telah disetujui, dengan 1.300 di antaranya telah tiba "dengan selamat" di Australia, menurut data dari Departemen Dalam Negeri.
Sedangkan, data tersebut juga menunjukkan bahwa 7.100 visa dari wilayah Palestina telah ditolak.
VIVA Militer: Penduduk Gaza, Palestina, korban serangan militer Israel
- wsj.com
Dutton pada Minggu kembali mengulangi seruan untuk melarang pemberian visa hingga proses penyaringan keamanan bisa "dijamin."
"Kita tidak bisa memastikan siapa mereka, kecuali pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh dilakukan," katanya dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan pada Minggu.
Komentar Dutton telah menuai kritik dari Partai Buruh, Partai Hijau, beberapa anggota parlemen independen, dan kelompok-kelompok Palestina.
Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan pada 7 Oktober tahun lalu oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Serangan Israel sejak itu telah menewaskan hampir 40.100 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 92.500, menurut otoritas kesehatan setempat.
Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel dimulai, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel dituduh melakukan genosida di Pengadilan Internasional, yang memerintahkan untuk segera menghentikan operasi militer tersebut. (ant)
