Pemerkosaan dan Perbudakan di Masa Perang Mewabah di Ibu Kota Sudan
- Maktoob Media
Sudan, VIVA – Pihak-pihak yang bertikai di Sudan, khususnya Pasukan Dukungan Cepat (RSF), telah melakukan tindakan pemerkosaan yang meluas termasuk pemerkosaan berkelompok dan memaksa perempuan serta anak perempuan untuk menikah di Khartoum, kata Human Rights Watch dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Minggu, 28 Juli 2024
Laporan setebal 89 halaman yang berjudul “Khartoum Tidak Aman bagi Perempuan: Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di Ibu Kota Sudan,” mendokumentasikan kekerasan seksual yang meluas serta pernikahan paksa dan pernikahan anak selama konflik, di Khartoum dan kota lainnya.
Penyedia layanan yang merawat dan mendukung korban juga mendengar laporan dari perempuan dan anak perempuan yang ditahan oleh RSF dalam kondisi yang dapat dianggap sebagai perbudakan seksual. Pria dan anak laki-laki juga diperkosa, termasuk di dalam tahanan.
“Meskipun ada bukti terjadinya kekerasan seksual dalam skala besar di Khartoum dan tempat lain, belum ada tanggapan regional atau internasional yang berarti,” kata laporan itu.
Penelitian ini juga menyoroti konsekuensi kesehatan dan kesehatan mental yang menghancurkan bagi para penyintas dan dampak destruktif dari serangan pihak-pihak yang bertikai terhadap perawatan kesehatan serta pemblokiran bantuan yang disengaja oleh Angkatan Bersenjata Sudan (SAF).
“Saya tidur dengan pisau di bawah bantal selama berbulan-bulan karena takut akan penggerebekan yang berujung pada pemerkosaan oleh RSF,” kata seorang perempuan berusia 20 tahun yang tinggal di wilayah yang dikuasai RSF kepada Human Rights Watch pada awal tahun 2024.
“Sejak perang ini dimulai, tidak aman lagi menjadi perempuan yang tinggal di Khartoum di bawah kekuasaan RSF,” lanjutnya.
Delapan belas petugas kesehatan telah memberikan perawatan medis langsung atau dukungan psikososial kepada korban kekerasan seksual atau menangani insiden individu.
Mereka mengatakan telah merawat total 262 korban kekerasan seksual berusia 9 hingga 60 tahun antara awal konflik pada April 2023 dan Februari 2024.
HRW mendesak Uni Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bekerja sama guna mengerahkan misi baru untuk melindungi warga sipil di Sudan, termasuk mencegah kekerasan seksual, mendukung penyediaan layanan komprehensif bagi semua korban, dan mendokumentasikan kekerasan seksual terkait konflik.
