Thailand Bakal Legalkan Ganja untuk Keperluan Medis
- AP Photo/Sakchai Lalit
Bangkok – Wakil Perdana Menteri Thailand, mengatakan bahwa negaranya akan berupaya untuk melegalkan ganja sebagai keperluan medis. Ini menandakan penolakan terhadap rencana untuk mengkriminalisasi ulang tanaman tersebut dan perubahan lain dalam posisi pemerintah yang tidak jelas terhadap ganja.
Thailand, pada tahun 2022, menjadi salah satu negara pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja, hal ini dilakukan tanpa undang-undang yang mengaturnya atau peraturan yang jelas untuk mencegah penggunaannya sebagai tujuan rekreasi.
Namun, langkah ini menyebabkan ledakan penggunaan ganja untuk hiburan dan peluncuran puluhan ribu kafe dan pengecer ganja yang memungkinkan penggunaan ganja, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat mengenai penyalahgunaan obat tersebut.
Wakil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, yang partainya berperan penting dalam mendorong liberalisasi ganja, mengatakan Perdana Menteri Srettha Thavisin kini setuju bahwa undang-undang adalah langkah yang tepat untuk diambil.
"Saya berterima kasih kepada perdana menteri karena mempertimbangkan masalah ini dan memutuskan untuk mengeluarkan undang-undang,” kata Anutin, dikutip dari The Sundaily, Rabu, 24 Juli 2024.
Pemerintah telah menyatakan bahwa penggunaan ganja untuk rekreasi tidak diperbolehkan dan Srettha, yang berasal dari partai lain, mengatakan dia akan mengkriminalisasi ganja karena kekhawatiran akan penyalahgunaan, dengan pengecualian untuk penggunaan medis dan penelitian.
“Ini akan menjadi masalah hukum dan diperdebatkan di parlemen yang sudah memiliki rancangan undang-undang,” kata Sekretaris Jenderal Perdana Menteri Prommin Lertsuridej.
“Apakah itu narkotika atau bukan, itu terserah parlemen.”
Rancangan undang-undang tentang ganja telah diserahkan ke badan legislatif di bawah pemerintahan sebelumnya, tetapi parlemen dibubarkan menjelang pemilu tahun lalu, tanpa dilakukan pemungutan suara.
Belum jelas apakah langkah-langkah akan diambil untuk menindak penggunaan ganja untuk kesenangan, seperti yang dianjurkan Srettha.
Sebagai informasi, Thailand mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor ritel ganja dalam negeri, sebuah industri yang diproyeksikan bernilai hingga US$ 1,2 miliar pada tahun 2025.
Partai Bhumjaithai yang mengusung Anutin, partai terbesar kedua dalam koalisi yang berkuasa, menganjurkan penggunaan ganja untuk tujuan kesehatan dan ekonomi, namun secara resmi bukan untuk tujuan rekreasi, dan menentang kriminalisasi ulang terhadap ganja.
Nattabhorn Buamahakul, Managing Partner di konsultan urusan pemerintahan, Vero Advocacy, mengatakan perkembangan terakhir menunjukkan adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak di pemerintahan mengenai masalah ganja yang kompleks.
"Pembalikan kebijakan ini mencerminkan keselarasan yang lebih besar antara partai-partai koalisi jika dibandingkan tahun lalu ketika pemerintahan dibentuk,” kata Nattabhorn.