China Jadi Penengah, Hamas dan Fatah Sepakat Berdamai demi Persatuan Nasional
- Istimewa.
Beijing – Hamas mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian di Beijing dengan organisasi-organisasi Palestina lainnya termasuk Fatah untuk bekerja sama demi “persatuan nasional.” China, menggambarkan kesepakatan itu sebagai perjanjian untuk memerintah Gaza bersama-sama setelah perang berakhir.
Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, yang menjadi tuan rumah bagi pejabat senior Hamas Musa Abu Marzouk, dan utusan Fatah Mahmoud al-Aloul serta utusan dari 12 kelompok Palestina lainnya, mengatakan mereka telah sepakat untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara, untuk memerintah Gaza pascaperang.
“Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional. Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya,” kata Abu Marzouk setelah bertemu Wang dan utusan lainnya.
Pemimpin Senior Hamas, Moussa Abu Marzouk.
- Istimewa.
Pengumuman tersebut disampaikan setelah sembilan bulan perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, yang mengakibatkan kematian 1.197 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.
Para militan juga menyandera 251 sandera, 116 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 44 orang yang menurut militer Israel tewas.
Sementara kampanye militer balasan Israel di Gaza telah menewaskan 39.006 orang, sebagian besar warga sipil, dan 89.818 orang terluka, menurut data dari kementerian kesehatan di Gaza.
Melansir dari The Cradle, Selasa, 23 Juli 2024, pertempuran yang tiada henti telah menjerumuskan Gaza ke dalam krisis kemanusiaan yang parah.
Tiongkok berupaya memainkan peran mediator dalam konflik tersebut, yang menjadi semakin kompleks karena persaingan sengit antara Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dan Fatah, yang sebagian menguasai Tepi Barat yang diduduki Israel.
Israel telah berjanji untuk terus berperang sampai mereka menghancurkan Hamas, dan negara-negara besar termasuk pendukung utama Israel, Amerika Serikat, berupaya keras untuk membayangkan skenario yang akan terjadi di Gaza setelah perang berakhir.
Baik Israel maupun Amerika Serikat tidak akan menyetujui rencana pascaperang apa pun yang mencakup Hamas, yang dilarang sebagai organisasi teroris oleh Washington.
Meskipun tidak jelas apakah kesepakatan yang diumumkan di Beijing pada hari Selasa dapat dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya kekuatan dunia yang dapat merekayasa pemulihan hubungan antara kedua negara yang bertikai di Palestina adalah Tiongkok.
Ketika pertemuan hari Selasa berakhir di Beijing, Wang mengatakan kelompok-kelompok tersebut telah berkomitmen untuk melakukan “rekonsiliasi”.
“Sorotan paling menonjol adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara seputar pemerintahan Gaza pascaperang,” kata Wang setelah faksi-faksi tersebut menandatangani “deklarasi Beijing” di ibu kota Tiongkok.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi
- China Daily
“Rekonsiliasi adalah masalah internal faksi-faksi Palestina, namun pada saat yang sama, hal ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan komunitas internasional,” sambung Wang.
Pejabat Fatah Mahmoud al-Aloul juga berterima kasih kepada Tiongkok atas dukungan tanpa hentinya terhadap perjuangan Palestina.
“Kepada Tiongkok, Anda memiliki cinta kami, Anda memiliki seluruh persahabatan kami, dari seluruh rakyat Palestina,” katanya.
Khususnya, dia tidak menyebutkan apakah ada kesepakatan yang telah dicapai dengan Hamas dan faksi lainnya. Sementara itu, turut hadir pada pertemuan hari Selasa adalah utusan dari Mesir, Aljazair dan Rusia.
Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan pejabat tinggi Khalem Mashaal terlihat bertemu dengan Nasser al-Qudwa dari Fatah serta Samir al-Mashrawi di Qatar pada 22 November 2023. (Doc: Times of Israel)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Mesir, yang bertetangga dengan Israel dan Gaza, adalah mediator utama dalam konflik tersebut. Aljazair yang merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB telah menyusun resolusi mengenai perang tersebut.
Meskipun negara-negara Barat berusaha mengisolasi Rusia atas invasi mereka ke Ukraina, Tiongkok tetap mempertahankan kemitraan strategisnya dengan Moskow.
