Donatur Biden Tolak Sumbang Duit Kampanye Kamala Harris

Joe Biden and Kamala Harris.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Arianti Widya

VIVA – Donor utama Partai Demokrat AS, John Morgan, menolak memberikan dukungan finansial kepada Demokrat jika Wakil Presiden AS Kamala Harris dipilih sebagai kandidat presiden menggantikan Joe Biden, demikian dilaporkan stasiun penyiaran ABC News pada Senin, 22 Juli 2024. 

Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek

"Memilih seseorang itu satu hal, mengumpulkan jutaan dolar untuk seseorang itu hal lain. Anda harus benar-benar mendukung," kata Morgan seperti dikutip media tersebut. 

Morgan juga mengatakan dia telah memberi tahu Komite Keuangan Nasional Biden tentang keputusannya untuk menghentikan pendanaan. 

Panduan Klaim Saldo DANA Gratis Rp200 Ribu Hari Ini Rabu 18 Desember 2024, Cek di Sini!

Alasannya, dia tidak percaya Harris punya peluang baik melawan calon dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump

Wakil Presiden AS Kamala Harris (Doc: The New Arab)

Photo :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong
Parlemen AS Desak Pemerintahan Joe Biden Setop Kirim Senjata ke Israel

"Jika dia adalah kandidatnya, Mar a Lago (kediaman Trump) akan mengadakan pesta besar malam itu," katanya, ketika menyebut peluang Harris jika menghadapi Trump. 

Donatur Harris

Sebelumnya, Wakil Presiden Kamala Harris mendapat dukungan dari donatur setelah pengumuman resmi Joe Biden mengundurkan diri dari bursa calon presiden Amerika Serikat pada pemilu 2024.  

Donatur utama merupakan orang yang sudah mendukung Kamala Harris pada keberhasilan kampanye Senat AS tahun 2016 dan pemilihan umum tahun 2020. Mereka mulai bergerak menjangkau orang-orang kaya untuk berkontribusi menyalurkan dana guna membiayai kampanye Kamala Harris sebagai pengganti Joe Biden.  

“Saya telah menghubungi banyak pendukung Kamala Harris dari New York hingga California. Kami sedang berupaya mengorganisasi untuk mulai penggalangan dana,” kata Jon Henes selaku Kepala Keuangan Nasional Kamala Harris saat pencalonan sebagai cawapres pada tahun 2020, dikutip CNBC pada Senin.

Henes mengungkapkan ia telah menerima lebih dari 200 pesan teks, panggilan telepon, dan email dari orang-orang yang ingin membantu menyelenggarakan kampanye maupun memberikan sumbangan dana untuk pencalonan Kamala Harris sebagai Wapres di Pemilu 2024. 

Salah satu orang yang berencana membantu Harris dalam pengumpulan dana adalah Marc Lasry, yakni pemegang jabatan eksekutif di Wall Street. Lasry pernah berperan mengumpulkan uang ketika Harris maju melawan Biden dalam pemilu tahun 2020. Larsy juga sukses mengumpulkan uang kampanye untuk Biden ketika ia mengalahkan Donald Trump. 

Platform penggalangan dana, ActBlue, mengklaim berhasil mengumpulkan USD 27,5 juta dalam waktu lima jam dari para donatur perseorangan kecil. Setelah Biden mengkonfirmasi dukungan kepada Harris, ActBlue mengumumkan lagi jumlah uang yang terkumpul untuk mendung Kamala mencapai lebih dari USD 45 juta. 

Dukungan kepada Kamala Harris makin kencang setelah tim kampanye "Biden for President" mengajukan dokumen ke Komisi Pemilihan Umum Federal untuk mengubah nama menjadi “Harris for President.” 

Sebagian pemodal utama juga sepakat menahan dana di Partai Demokrat. Mereka percaya Joe Biden memang seharusnya mundur dari bursa Pilpres AS 2024 usai penampilan debat yang buruk saat melawan Donald Trump pada 27 Juni lalu.  

Pemodal ventura Reid Hoffman juga berencana menyumbang lebih banyak lagi dalam mendukung pencalonan Harris dibandingkan jumlah nominal saat mendukung Biden di pemilihan presiden 2024 ini.

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum AS, sejauh ini Hoffman telah menyumbangkan sedikitnya USD 10 juta. Hoffman juga memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial. Sayangnya, juru bicara Hoffman menolak untuk memberikan keterangan. 

Biden pada Minggu (21/7) menyatakan mundur dari pemilihan presiden dan mendukung Harris sebagai kandidat Partai Demokrat untuk pemilihan presiden AS. 

Pilpres AS dijadwalkan berlangsung pada 5 November mendatang.

Pilkada Aceh 2017. (Foto ilustrasi).

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024