China Jatuhkan Sanksi 6 Perusahaan Pertahanan AS Terkait Penjualan Senjata ke Taiwan
VIVA – China mengumumkan sanksi terhadap enam perusahaan pertahanan AS dan beberapa eksekutif menyusul keputusan AS untuk menjual senjata ke Taiwan, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan pada hari Jumat, 12 Juli 2024.
Beijing mengutuk penjualan senjata AS ke Taiwan sebagai campur tangan berat terhadap urusan internalnya dan pelanggaran terhadap kedaulatan serta integritas teritorialnya.
China menganggap tindakan AS tersebut sebagai pelanggaran prinsip satu China dan Tiga Komunike Bersama Amerika Serikat dan China, menurut pernyataan kementerian tersebut.
"China telah memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan-perusahaan industri militer AS berikut dan para eksekutif seniornya," kata kementerian tersebut seperti yang dilansir dari Anadolu Ajansi pada Senin, 15 Juli 2024.
Pada hari Jumat lalu, Beijing mulai membekukan aset bergerak, tidak bergerak, dan berbagai jenis aset lainnya milik perusahaan-perusahaan AS seperti Anduril Corporation, Maritime Tactical Systems, dan Pacific Rim Defense.
Pemerintah memutuskan untuk membekukan sejumlah properti milik eksekutif senior dan menolak visa serta izin masuk ke wilayah China, termasuk Hong Kong dan Makau, menurut pernyataan tersebut.
Beijing juga melarang organisasi dan individu terlibat dalam transaksi, kerja sama, dan aktivitas lainnya dengan entitas yang terkena sanksi di wilayah China.
Sanksi tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan AS terkait Taiwan. Tiongkok sebelumnya telah memberikan sanksi kepada perusahaan pertahanan AS lainnya, seperti Lockheed Martin dan Raytheon, karena alasan serupa.
AS telah menyetujui penjualan senjata baru ke Taiwan pada tanggal 18 Juni dan menandai penjualan senjata ke-16 ke Taipei oleh Washington sejak Joe Biden menjabat pada tahun 2021.​​​​​​​
Bantuan Militer AS untuk Ukraina Tetap Berlanjut Meski Era Biden Berakhir
Deputi Parlemen Ukraina, Yevheniia Kravchuk pastikan bantuan militer AS tetap berlanjut meski masa pemerintahan Presiden AS, Joe Biden berakhir.
