Sel Israel Dipenuhi 21 Ribu Tahanan Palestina, Kepala Penjara Lapor Netanyahu
- forward.com
Tel Aviv – Kepala dinas keamanan Shin Bet Israel, Ronen Bar, baru-baru ini memperingatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, bahwa 21.000 warga Palestina yang ditahan di seluruh penjara Israel merupakan krisis penahanan.
Surat itu disampaikan kepada Netanyahu dan Ben Gvir pekan lalu. Isinya terungkap dalam laporan situs berita Ibrani Ynet pada 2 Juli 2024.
PM Israel Benyamin Netanyahu di acara peringatan Holocaust di Jerusalem, 6/5
- Amir Cohen/Pool Photo via AP
Dalam surat tersebut, yang juga dikirimkan kepada komandan polisi Israel, Kobi Yacovi dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, Bar memperingatkan bahwa krisis penahanan merupakan krisis strategis yang nyata.
Situasi di penjara-penjara Israel adalah bom waktu, menurut Bar.
“Hal ini juga dapat membahayakan warga senior Israel di luar negeri dan membuat mereka dihadapkan pada pengadilan internasional, mengingat fakta bahwa kondisi dan perilaku terhadap warga Palestina di penjara-penjara ini dekat dengan pelecehan," kata Bar, dikutip dari The Cradle, Kamis, 4 Juli 2024.
Bar juga mengkritik keras Ben Gvir, yang bertanggung jawab atas sistem penjara, dan menyerukan pembatalan berbagai tindakan yang merugikan kondisi para tahanan.
Sejak pemerintahan Netanyahu mengambil alih kekuasaan pada November 2022, Ben Gvir telah secara signifikan memperketat tindakan brutal dan membatasi tahanan Palestina.
Menteri Keamanan Nasional juga baru-baru ini memperkuat posisinya dengan menuntut eksekusi tahanan Palestina.
Kepala penjara Shin Bet melanjutkan dengan mengatakan dalam suratnya bahwa sekarang, setelah beberapa bulan perang, jumlah orang yang dipenjara saat ini mencapai 21.000 orang, meskipun kapasitas penjara memungkinkan tidak lebih dari 14.500 orang.
Sebelumnya diasumsikan bahwa sekitar 9.000 hingga 10.000 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel.
“Undang-undang darurat memungkinkan terjadinya kepadatan penjara hampir tanpa batas. Krisis ini muncul meskipun ada peringatan yang dikirimkan ke Kementerian Keamanan Nasional untuk mempersiapkan hal ini sekitar setahun yang lalu,” tulis Bar dalam suratnya.
Bar juga mengecam Ben Gvir atas pembatalan kunjungan Palang Merah Internasional ke penjara.
“Setelah serangan tanggal 7 Oktober, Israel menolak hak-hak tahanan yang dapat diterima sebelum perang, termasuk hak-hak yang diwajibkan sesuai dengan hukum internasional (misalnya kunjungan Palang Merah Internasioanl),” ujar Bar.
Sebuah bus yang mentransfer tahanan Palestina tiba di kota Tepi Barat Al-Bireh, 26 November 2023. Sekitar 30 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba di Tepi Barat.
- ANTARA/Xinhua/Nidal Eshtayeh/pri.
Dia juga memperingatkan bahwa masalah penjara membuka individu-individu dalam pemerintahan Israel untuk dituntut di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang berbasis di Den Haag, terutama mengingat permintaan ICC baru-baru ini untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan menteri pertahanannya atas kejahatan perang di Gaza.
“Persoalan kondisi penjara diatur dengan baik dalam hukum internasional,” tegasnya.
Dia juga memperingatkan bahwa krisis penahanan secara signifikan merugikan kecepatan dan kualitas kemampuan Israel untuk melawan terorisme, dan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, lembaga keamanan terpaksa membatalkan penangkapan tersangka atau mereka yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Hal ini menimbulkan bahaya yang jelas dan langsung terhadap keamanan. Intinya, krisis penahanan menciptakan ancaman terhadap keamanan nasional Israel.”
