Menteri Saudi: Haji adalah Ibadah, Bukan untuk Kegiatan Politik
- Saudi Gazette
VIVA – Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufiq Al-Rabiah mengonfirmasi bahwa lebih dari satu juta jemaah haji telah tiba di Kerajaan untuk musim haji, dalam konferensi pers di Riyadh pada hari Kamis, 6 Juni 2024
Dia menekankan perlunya jemaah untuk mematuhi peraturan dan bekerja sama dengan pihak berwenang, seraya menambahkan bahwa haji adalah untuk ibadah dan bukan untuk kegiatan politik.
"Haji adalah untuk ibadah dan bukan untuk kegiatan politik apa pun, maka ibadah haji harus dilakukan dengan khusyu, tenang rohaninya. Aparat keamanan akan terus mengingatkan kepada seluruh peziarah untuk selalu mengikuti peraturan yang ada," kata Al Rabiah dilansir Arab News, Jumat.
Al-Rabiah mengatakan, kementerian berkomitmen, melalui Inisiatif Makkah Route, untuk mengantarkan barang bawaan jemaah ke tempat tinggal mereka ke hotel-hotel di Arab Saudi.
Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440H/2019
- Darmawan/MCH2019
Pemerintah Saudi menanggung semua biaya dari inisiatif untuk memfasilitasi jemaah haji dan memungkinkan mereka melakukan ibadah haji dengan mudah dan nyaman, tambahnya.
Menteri Haji juga menyampaikan pihaknya terus mengkampanyekan untuk meningkatkan kesadaran dari kaum muslimin di seluruh dunia tentang bahaya paket haji palsu, dan menambahkan bahwa Aplikasi Haji Nusuk menyediakan lebih dari 120 layanan untuk jemaah.
Ia juga menggarisbawahi bahwa jamaah haji dari 126 negara di seluruh dunia dapat mengajukan permohonan haji secara elektronik tanpa perantara atau agen perjalanan, untuk mencegah penipuan.
Menteri mengatakan, sekitar 11 gedung baru dibangun di Mina untuk menampung 37.000 jemaah.
Al-Rabiah mengungkapkan, sekitar 10.000 relawan akan mengikuti ibadah haji tahun ini. Ia juga mengumumkan Jalur Metro Situs Suci akan beroperasi pada musim ziarah ini, dengan kapasitas transfer 72.000 jamaah per jam.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
