Netanyahu Mengaku Kecewa dengan Joe Biden untuk Pertama Kali, Ini Sebabnya

VIVA Militer: Joe Biden dan Benjamin Netanyahu
Sumber :
  • timesofisrael.com

Tel AvivBenjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia kecewa terhadap Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, yang tidak akan menerapkan sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), karena jaksa penuntut meminta surat perintah penangkapan untuk perdana menteri Israel.

Prabowo Tiba di Brasil Hadiri KTT G20

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Selasa, 4 Juni 2024, melakukan pemungutan suara untuk mengajukan rancangan undang-undang yang sebagian besar bersifat simbolis untuk menjatuhkan sanksi kepada ICC, setelah jaksa penuntut mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

PM Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden

Photo :
  • New York Post
Perang Bintang AS dan China

Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan Tidak Sah yang dikeluarkan DPR AS, yang didukung oleh hampir seluruh anggota Partai Republik dan sekitar seperlima anggota Demokrat itu nantinya akan melarang masuknya pejabat ICC yang terlibat dalam kasus ini ke AS, mencabut visa mereka dan membatasi transaksi properti apa pun yang berbasis di AS.

“Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan, secara bipartisan, mendukung rancangan undang-undang sanksi tersebut,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara di radio Sirius XM, pada hari Rabu, 5 Juni 2024, sebelum rencana gencatan senjata terbaru di Gaza muncul.

Prabowo Tegaskan Indonesia Dorong Perdagangan Terbuka dan Adil di APEC 2024

“Saya pikir itu masih merupakan posisi Amerika karena ada konsensus bipartisan beberapa hari yang lalu. Tapi, sekarang, kamu (Biden) bilang ada tanda tanya (keraguan). Dan sejujurnya, aku terkejut dan kecewa," sambungnya, dikutip dari The New Arab, Rabu, 5 Juni 2024.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan mengatakan bahwa dia sedang mencari surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel di Gaza.

Washington sendiri bukan anggota ICC, dan secara sepihak menolak yurisdiksinya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi warga negara AS.

Menghadapi dorongan Partai Republik untuk menjatuhkan sanksi terhadap ICC sebagai tanggapannya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengatakan kepada Kongres bahwa "kami ingin bekerja sama dengan Anda secara bipartisan untuk menemukan tanggapan yang tepat."

Meskipun Gedung Putih mengkritik ICC, dan Biden menyebut permohonan surat perintah penangkapan itu sedikit "keterlaluan", juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi yang diajukan DPR AS bukanlah pendekatan yang tepat.

Wawancara Netanyahu disiarkan di tengah ketegangan hubungan antara Washington dan sekutu utamanya di Timur Tengah, meskipun hanya sedikit perubahan kebijakan dalam hal dukungan AS.

Hal ini juga tercatat sebelum Biden menguraikan kesepakatan gencatan senjata di Gaza pada hari Jumat, 31 Mei 2024, yang segera memicu perpecahan lebih lanjut antara presiden AS dan perdana menteri Israel.

VIVA Militer: Joe Biden dan Benjamin Netanyahu

Photo :
  • Politico

Biden mengatakan Israel menawarkan peta jalan baru menuju perdamaian permanen di wilayah Palestina yang diperangi, dan presiden menguraikan proposal tiga fase yang akan dimulai dengan gencatan senjata total selama enam minggu.

Namun, tak lama setelah pengumuman Biden, Netanyahu bersikeras bahwa negaranya akan tetap melanjutkan perang sampai tujuan mereka tercapai.

Pemimpin Israel tersebut mempermasalahkan presentasi Biden yang berbeda dari apa yang ada di meja perundingan, dan pada hari Jumat bersikeras bahwa transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya bersifat bersyarat, serta dirancang untuk memungkinkan Israel mempertahankan tujuan perangnya.

Netanyahu juga menegaskan kembali posisinya pada hari Sabtu, dengan mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah, termasuk penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya