Jokowi Tegaskan Indonesia Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Dumai -Â Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai, pada Sabtu, 1 Juni 2024.
Dalam amanatnya, Jokowi menekankan bahwa Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif. Indonesia, kata dia, konsisten memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa termasuk Palestina.Â
"Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan Bangsa Palestina dan memperjuangkan perdamaian dunia," kata Jokowi.
Presiden Jokowi Jadi Inspektur Upacara Hari Pancasila di Pertamina Hulu Rokan
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jokowi menyebut, peran Indonesia dalam politik internasional semakin kuat. Hal ini dibuktikan dari Indonesia yang berhasil menjadi Pemimpin G20, Ketua ASEAN termasuk penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.
"Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, masyarakat harus bersyukur Indonesia tetap kokoh, stabil, bersatu dan terus tumbuh perekonomiannya di tengah gempuran yang tidak pasti.
Untuk diketahui, bertindak sebagai pembaca doa Menko PMK Muhadjir Effendy. Lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo membacakan Pancasila, dan pembacaan Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945 adalah Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti.
Para menteri yang hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
