Singapura Nyatakan Dukungan terhadap Keanggotaan Palestina di PBB untuk Masa Depan Israel Juga
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jenewa – Israel bereaksi keras terhadap keputusan Majelis Umum PBB, pada Jumat, 10 Mei 2024, yang mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut.
Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk PBB, menyampaikan teguran keras dan menuduh badan tersebut mengkhianati Yahudi dan perjanjian pendiriannya.
“Kamu sungguh memalukan,” teriaknya di depan Majelis Umum sambil memegang mesin penghancur kertas kecil yang berisi halaman-halaman Piagam PBB.
Dubes Israel Untuk PBB Robek Piagam PBB Dengan Mesin Penghancur Kertas Mini (Doc: X)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Pertunjukan dramatis Erdan tidak hanya tidak bermartabat, namun juga tidak dapat dibenarkan, karena banyak dari 143 dari 193 negara anggota Majelis Umum yang memilih Palestina menjadi anggota justru melakukan hal tersebut karena mereka sangat peduli terhadap masa depan Israel.
"Bukannya membenci orang-orang Yahudi, negara-negara yang mendukung resolusi tersebut, termasuk Singapura justru melakukan hal yang sama sebagai teman Israel dan Palestina," kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.
Meskipun pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu jelas bertekad untuk mengabaikan keputusan tersebut, banyak politisi Israel diam-diam menerima argumen Vivian bahwa resolusi PBB memberi sinyal bahwa status quo saja tidak cukup, dan kita perlu mengatur ulang, serta memulai kembali upaya diplomatik.
Gagasan bahwa satu-satunya solusi terhadap konflik Israel-Palestina terletak pada pembentukan dua negara, satu untuk Yahudi dan satu lagi untuk Arab Palestina, yang telah menjadi dasar tindakan komunitas internasional selama lebih dari setengah abad.
Masjid Al Aqsa di Yerusalem, Palestina
- AP Photo/Leo Correa
Keputusan ini juga diterima oleh sebagian besar pemimpin Israel dan Palestina sebagai tujuan akhir negosiasi mereka selama setidaknya seperempat abad.
Perselisihan yang sering terjadi adalah mengenai kecepatan pembentukan negara Palestina, batas-batas yang harus dipenuhi oleh negara tersebut, dan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggungnya, namun bukan mengenai prinsip itu sendiri.
Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan mencapai solusi dua negara masih menjadi perdebatan hangat.
Awal pekan ini, mantan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton mengklaim bahwa jika para pemimpin Palestina menerima rencana yang diajukan pada tahun 1990-an oleh Presiden Bill Clinton, suaminya, akan ada negara Palestina yang sudah berdiri selama sekitar 24 tahun.
Clinton, yang mengkritik para pengunjuk rasa di kampus-kampus di AS, menyiratkan bahwa kaum muda tidak mengetahui bahwa jika mantan pemimpin Otoritas Palestina Yasser Arafat menerima perjanjian tersebut, maka Palestina sudah memiliki negara.
Yang lain berpendapat berbeda dengan penafsiran ini. Namun, tidak ada yang meragukan bahwa sejak Netanyahu kembali menjabat pada bulan Desember 2022, konsep solusi dua negara telah mendapat tantangan.
Dilansir dari The Straits Times, Selasa, 14 Mei 2024, Netanyahu dan mitra koalisinya mewakili pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel.
Sebagian besar menteri Netanyahu mendukung perluasan pemukiman ilegal di tanah Palestina yang diduduki.
Beberapa menteri bahkan secara terbuka menyerukan pembunuhan atau pengusiran massal warga Palestina. Impian mereka mengenai Israel Raya adalah menginginkan tanah tetapi tidak menginginkan rakyatnya.
