Sekjen PBB Tidak Akan Toleransi Serangan Darat Israel di Rafah
- VIVA.co.id/Natania Longdong
New York – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan pada hari Senin, 6 Mei 2024, bahwa invasi darat Israel ke kota Rafah di Gaza selatan tidak dapat ditoleransi.
"Hari ini saya menyampaikan seruan yang sangat kuat kepada pemerintah Israel dan pimpinan Hamas agar melakukan upaya ekstra untuk mewujudkan perjanjian yang benar-benar penting," kata Guterres menjelang pertemuannya dengan Presiden Italia, Sergio Mattarella di markas besar PBB di New York.
“Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, dan invasi darat di Rafah tidak dapat ditoleransi karena dampak kemanusiaannya yang sangat buruk dan dampaknya yang mengganggu stabilitas di kawasan,” tambah Guterres, dikutip dari ANews, Selasa, 7 Mei 2024.
Sekjen PBB, Antonio Guterres.
- AP Photo/Hadi Mizban.
Kelompok Palestina Hamas mengatakan pada Senin malam bahwa mereka telah menerima proposal Qatar-Mesir untuk gencatan senjata di Gaza.
Namun, Israel mengatakan bahwa tawaran gencatan senjata yang diterima Hamas tidak memenuhi tuntutan utamanya.
Kabinet perang Israel juga memutuskan untuk melanjutkan operasi di Rafah untuk menerapkan tekanan militer terhadap Hamas dengan tujuan mencapai kemajuan dalam pembebasan sandera dan tujuan perang lainnya.
Tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi segera pada Senin pagi bagi warga Palestina di lingkungan timur Rafah dan meminta mereka untuk pindah ke kota al-Mawasi di Gaza selatan.
Sebagai informasi, Rafah adalah rumah bagi lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina yang berlindung dari perang, yang dilancarkan Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang.
Warga Palestina berjalan di tengah hujan di kamp pengungsian di Rafah, Gaza.
- The Times of Israel.
Sejak itu, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 34.700 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan bencana kemanusiaan.
Hampir tujuh bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur, mendorong 85 persen penduduk daerah kantong tersebut mengungsi di tengah blokade makanan, air bersih dan obat-obatan yang melumpuhkan, menurut PBB.
