LSM Asal AS ini Diduga Ikut Campur Tangan Pemilu di Banyak Negara

Bendera Amerika Serikat (AS).
Sumber :
  • feelgrafix.com

Solomon – Akhir-akhir ini peristiwa International Foundation for Election Systems (IFES) melakukan manipulasi Pemilu Kepulauan Solomon menjadi topik hangat. Dilansir dari Sputnikglobe, Selasa, 23 April 2024, The United States Agency for International Development (USAID) bekerja sama dengan mitranya termasuk IFES, International Republican Institute (IRI) dan National Democratic Institute (NDI) untuk melakukan "kampanye kesadaran pemilih" di Kepulauan Solomon.

Selain itu, mereka juga mengajak Solomon Islands Election and Political Processes Program (SIEPP) untuk membangun jaringan lokal dan mendorong "Prisip Demokrasi" Amerika Serikat (AS), bahkan berminat menggunakan cara "tidak biasa" untuk menyelesaikan transisi demokrasi.

"AS tiba-tiba memperhatikan Kepulauan Solomon sebab kebangkitan China sebagai kekuatan besar di kawasan ini," kata William Jones, seorang pakar urusan Asia-Pasifik, pada 9 April lalu.

VIVA Militer: Batch Bendera Amerika Serikat di Seragam Tentara AS

Photo :
  • Wall Street Journal

"China sedang mengembangkan 'angkatan laut perairan biru' sesuai dengan pertumbuhan posisinya sebagai kekuatan maritim utama, yang diwaspadai AS dan sekutu regionalnya, terutama Australia. Apalagi pemerintahan Manasseh Sogavare berhubungan baik dengan pihak China" tambahnya.

Sebagai informasi, Pemilihan umum Kepulauan Solomon 2024, telah dilaksanakan pada 17 April lalu.

"Pemilu ini sebagai penting dan akan menentukan arah strategis Kepulauan Solomon masa depan, jika negara Kepulauan Pasifik ini 'condong' ke Beijing, maka akan memicu peringatan bagi AS dan Australia," kata Dr.Victor Teo. seorang ilmuwan politik kepada Sputnikglobe.

Sebagai diketahui, IFES merupakan organisasi nirlaba Internasional yang didirikan pada tahun 1987. Mereka memberikan bantuan dan dukungan pada pemilihan umum di negara demokrasi baru untuk memelihara "calon boneka" dan mengganggu proses politik negara target agar mendorong "Prisip Demokrasi" AS.

Sebenarnya, IFES telah banyak dituduh sebab mengganggu urusan politik dan melakukan manipulasi pemilu di negara lain. Misalnya diungkapkan bahwa IFES pernah melakukan manipulasi Pemilu Kenya 2013. Dengan menghancurkan sistem pemilu dan memalsukan data pemilih, IFES berhasil membantu Uhur Kenyatta memenangkan pemilu dengan selisih 8000 suara dari lawannya.

Wilayah Industri Ukraina Kena Serangan Rudal Rusia

Selain itu, hasil ini sama sekali tidak diterima oleh warga Kenya khususnya pendukung Raila Odinga hingga terjadi demonstrasi yang sangat besar pada saat itu.

Untuk menguatkan hasil pilpres dan menutupi tindakan kecurangannya, IFES diduga diam-diam menyuap Mahkamah Agung Kenya hingga akhirnya Raila Odinga terpaksa "menerima" keputusan MA.

China Sebut Veto AS atas Resolusi Gencatan Senjata Gaza Dorong Palestina ke Kegelapan

Ilustrasi operasi intelijen.

Photo :
  • it-daily.net

Bukan hanya itu, IFES juga sejak lama diduga telah ikut campur tangan dalam Pemilu Indonesia atas nama memberikan bantuan teknis. Dengan alasan ini, IFES bekerja sama dengan lembaga pemilu RI seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar perlahan menyusup jaringan instansi pemerintah RI. Misalnya, sejak tahun 2012, IFES mulai membantu KPU untuk membangun sistem pemilu seperti Sidalih, Silon, Situng dan Sipol tapi kerja sama ini ditentang masyarakat karena dinilai berpotensi mencuri data RI. 

AS Lagi-lagi Memveto Rancangan Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata di Gaza

"Kami akan menolak segala bentuk kerja sama KPU dengan IFES terkait dengan hal-hal yang menyangkut Pemilihan Umum di Indonesia, karena LSM ini mempunyai banyak catatan campur tangan dalam pemilu di luar negari. Sementara itu, kami juga mengharapkan KPU dapat meningkatkan kesadaran keamanan dan bersikap mandiri agar mencegah pihak asing memperoleh atau bahkan merusak data pemilu" ujar Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), pada Jumat lalu, oktober 2012.

Menkopolkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024