Palestina Tinjau Ulang Kebijakannya terhadap AS menyusul Veto Permohonan di PBB
- Alaa Badarneh/Pool via REUTERS/WSJ/cfo (REUTERS/POOL/POOL)
Tunis - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan pihaknya akan meninjau ulang kebijakannya terhadap Amerika Serikat setelah Gedung Putih memveto permohonan negaranya menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pekan ini.
“Otoritas Palestina akan meninjau kembali hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan rakyat kami, tujuan kami, serta hak-hak kami,” kata Abbas kepada kantor berita Palestina WAFA, Sabtu, 20 April 2024.
Menurut kantor berita Rusia, Sputnik, yang mengutip berita WAFA dari Tunis, ibu kota Tunisia, Presiden Abbas mengatakan veto AS terhadap permohonan keanggotaan tetap Palestina di PBB itu merupakan "agresi terang-terangan terhadap hak, sejarah, negeri, dan kesucian rakyat Palestina".
Palestina Mengecam Veto AS yang Menghalangi Upaya Keanggotaan Penuh PBB
- Anadolu Ajansi
Veto AS terhadap upaya Palestina mendapatkan keanggotaan penuh PBB dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 18 April 2024, itu, juga menantang hasrat masyarakat internasional, katanya.
“Saat dunia menyetujui penerapan hukum internasional dan mendukung hak Palestina, Amerika terus mendukung pendudukan, dan menolak untuk memaksa Israel menghentikan perang genosidanya," kata Presiden Abbas.
Sebaliknya, AS justru memasok senjata dan dana ke Israel untuk digunakan membunuhi anak-anak Palestina dan menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina, katanya.
Utusan Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan AS nyaris sepenuhnya terasingkan selama pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada 18 April itu.
VIVA Militer: Serangan roket Hamas Palestina ke Israel
- reuters.com
Sebanyak 12 negara lainnya mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, sedangkan Inggris dan Swiss abstain. (ant)
Hamas Sebut AS Takut-takuti Hakim Mahkamah Internasional yang Perintahkan Tangkap Netanyahu
Kelompok perjuangan Palestina, Hamas, menyambut surat perintah penangkapan ICC sebagai “preseden” untuk mengoreksi “ketidakadilan historis” terhadap rakyat Palestina.
