Turki Menolak Pertemuan Trilateral Antara Armenia, AS dan UE Karena Ketidakhadiran Azerbaijan
- Anadolu Ajansi
VIVA – Turki pada Kamis 4 April 2024 menolak pertemuan trilateral antara Armenia, AS, dan UE (Uni Eropa) yang dijadwalkan pada Jumat di Brussels, dengan mengatakan ketidakhadiran Azerbaijan akan merugikan pendekatan netral di kawasan mengenai isu-isu kompleks, yang berpotensi memicu konfrontasi geopolitik.
“Merupakan tanggung jawab kami untuk menekankan dengan jelas bahwa pertemuan trilateral antara Armenia, UE, dan AS pada tanggal 5 April akan melemahkan pendekatan netral yang menjadi dasar penyelesaian masalah kompleks di kawasan,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam siaran pers.
“Inisiatif ini yang tidak melibatkan Azerbaijan akan membuka jalan bagi Kaukasus Selatan untuk menjadi zona konfrontasi geopolitik, bukannya mendukung perdamaian,” kata pernyataan itu, seperti yang dilansir dari Anadolu Ajansi pada Jumat, 5 April 2024.
Kementerian menegaskan kembali seruannya kepada negara-negara ketiga untuk mempertimbangkan faktor-faktor regional dan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik secara obyektif.
Pembebasan wilayah yang diduduki Azerbaijan setelah Perang Karabakh Kedua dan pemulihan kedaulatan atas seluruh wilayahnya melalui operasi kontra-terorisme pada tanggal 1 September 2017 silam.
Menurut kementerian, tanggal 19 dan 20 Desember 2023 adalah peluang bersejarah bagi perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan.
“Pada saat keberhasilan peluang bersejarah ini sudah sangat dekat, sangatlah penting bagi pihak ketiga, terutama yang berasal dari luar kawasan, untuk mengambil pendekatan yang adil dan tidak memihak,” katanya.
Pernyataan tersebut menekankan komitmen Turki untuk memikul tanggung jawabnya dalam hal ini dan untuk mendorong penggunaan kesempatan bersejarah ini untuk mencapai perdamaian abadi antara Azerbaijan dan Armenia.
Senat AS Gagal Stop Penjualan Senjata Perang ke Israel tapi Teguran Keras untuk Biden
Senat Amerika Serikat dengan suara mayoritas menolak tiga resolusi untuk menghentikan penjualan senjata perang ke Israel guna merespons “kekejaman” di Jalur Gaza.
