80 Kelompok Muslim Kompak Surati Biden, Tuntut Hentikan Pengiriman Senjata ke Israel
- AP
Washington – 80 kelompok Muslim, Palestina, dan sekutunya, pada Rabu, 3 April 2024, mengirim surat kepada Presiden AS Joe Biden untuk menolak keputusannya mentransfer senjata tambahan ke Israel.
Mereka juga menyatakan bahwa Biden keliru mengenai perang pemerintah Israel di Jalur Gaza, yang dianggap sesuai dengan hukum AS.
“Pemerintahan Anda secara terbuka melarang Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Rafah kecuali ada rencana untuk melindungi warga sipil, namun peringatan itu pada dasarnya adalah lampu hijau bagi Israel untuk membersihkan Rafah secara etnis dan kemudian menghancurkan kota itu menjadi puing-puing seperti yang telah terjadi dan dilakukan di tempat lain," tulis organisasi tersebut dalam surat terbuka.
Pemerintahan Biden, katanya, menolak mengambil tindakan nyata apa pun untuk memaksa Israel berhenti membuat kelaparan dan membom penduduk sipil.
“Keputusan untuk mengabaikan hukum AS dengan memberikan sertifikasi palsu terhadap kepatuhan Israel dan mengirimkan lebih banyak senjata ke pemerintahan (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu merupakan contoh terbaru dari pola ini. Rakyat Amerika tidak menginginkan perubahan retorika. Rakyat Amerika menginginkan perubahan nyata dalam kebijakan,” tambahnya, dikutip dari ANews, Kamis, 4 April 2024.
Surat itu datang satu hari setelah Gedung Putih terpaksa mengurangi rencana buka puasa Ramadan setelah para pemimpin Muslim Amerika menolak hadir.
Ratusan bahkan ribuan anggota komunitas Muslim Amerika dan sekutunya juga melakukan aksi protes cepat di luar Gedung Putih dan menuntut presiden menyerukan gencatan senjata permanen segera untuk menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza yang terkepung.
Kelompok-kelompok tersebut mendesak Biden dalam suratnya untuk mengakui bahwa tindakan Israel di Gaza melanggar hukum AS dan untuk menangguhkan transfer semua senjata ke Israel.
Mereka juga meminta Biden untuk menggunakan pengaruh Amerika untuk menjamin gencatan senjata yang segera dan permanen, pembukaan semua penyeberangan darat untuk bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, pembebasan semua sandera dan tahanan politik untuk mengupayakan perdamaian yang adil dan abadi melalui diakhirinya pendudukan Israel dan kebijakan apartheid.
"Kami mendesak Anda untuk mendengarkan suara-suara nalar dan moralitas di dalam dan di luar pemerintahan. Mempertaruhkan warisan kepresidenan dan reputasi negara kami di seluruh dunia untuk memungkinkan terjadinya genosida yang dilakukan pemerintahan Netanyahu adalah keputusan yang membawa bencana. Kami mohon Anda mengubah arah sebelum ribuan orang meninggal,” tambah mereka.
Sebagai informasi, Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan kurang dari 1.200 orang.
Hampir 32.800 warga Palestina telah terbunuh dan 75.300 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok.
Israel juga telah memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, dan menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.
