Afghanistan Tahan Warga Negara Asing yang Melanggar Hukum, 2 Orang dari Amerika
- vstory
VIVA – Pemerintah sementara Taliban di Afghanistan mengkonfirmasi pada hari Minggu 31 Maret 2024 bahwa beberapa warga negara asing, termasuk dua orang Amerika, telah ditangkap karena melanggar hukum negara tersebut, media lokal melaporkan.
Pejabat juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengatakan kepada stasiun televisi lokal TOLO News mengenai hal tersebut.
"Beberapa warga negara asing ditahan di Afghanistan, termasuk dua orang Amerika, karena melanggar hukum Afghanistan," terangnya seperti yang dilansir dari Anadolu Ajansi pada Senin, 1 April 2024.
Ia mengatakan bahwa hasil akhir dari permasalahan pelanggaran tersebut akan diketahui setelah selesainya penyelidikan.
“Keputusan mengenai kasus tahanan akan diambil setelah penyelidikan selesai,” tambahnya.
Mujahid meyakinkan bahwa para tahanan akan dibebaskan jika dibebaskan, namun ia tidak memberikan tuntutan spesifik atau jumlah tahanan.
Awal pekan ini telah diidentifikasi oleh salah satu tahanan sebagai Ryan Corbett, yang ditahan Taliban sejak Agustus 2022. Dia bisa menelepon istrinya Anna Corbett awal pekan ini.
Ryan dan Anna Corbett dan ketiga anak mereka tinggal di Afghanistan selama lebih dari satu dekade sebelum jatuhnya pemerintah Afghanistan, sebagai pekerja di LSM.
Setelah pengambilalihan Taliban, keluarga tersebut dievakuasi pada Agustus 2021. Ryan Corbett kembali dua kali pada tahun 2022, tetapi Taliban menangkapnya pada perjalanan keduanya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan pada hari Kamis 28 Maret 2024 bahwa pemerintahan Biden bekerja setiap hari hari untuk memulangkan Ryan Corbett.
Dia mengatakan Washington telah menjelaskan kepada Taliban bahwa penahanan ini menimbulkan hambatan signifikan terhadap keterlibatan aktif dan mereka akan terus melakukannya.
"Kami menggunakan setiap upaya yang kami bisa untuk mencoba mengembalikan Ryan dan warga Amerika lainnya yang ditahan secara tidak adil dari Afghanistan," katanya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
