4 Negara Eropa Ini Bersumpah Siap Akui Palestina sebagai Negara Merdeka, Ini Alasannya
- washingtoninstitute.org
Jakarta – Pemimpin dari Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Malta telah mengumumkan kesiapan mereka untuk mengakui Negara Palestina sebagai langkah penting dalam mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah yang dilanda konflik tersebut.
Keempat pemimpin ini bertemu di Brussel pada Jumat dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi, di mana mereka membahas kemungkinan pengakuan Palestina. Mereka menegaskan kesiapan mereka untuk melakukan langkah tersebut jika itu dapat memberikan dampak positif dan situasinya mendukung.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh keempat kepala pemerintahan, mereka menekankan bahwa solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, adalah satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan stabil di kawasan tersebut.
Walaupun Uni Eropa mendukung ide solusi dua negara yang akan memberikan status negara bagi Palestina dan juga merupakan penyumbang bantuan terbesar bagi Palestina, belum ada konsensus di antara semua anggota Uni Eropa dalam mendukung pengakuan resmi negara Palestina.
Hanya sembilan dari 27 negara anggota UE yang saat ini mengakui hak warga Palestina untuk memiliki negara dengan batas yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967, yang mencakup Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
Langkah-langkah utama dalam upaya pengakuan Palestina dari Uni Eropa diprakarsai oleh Spanyol dan Irlandia.
Sejak pecahnya perang di Gaza, Irlandia dan Spanyol telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk mengakui Palestina, dan mempelopori upaya untuk memperkuat sikap UE terhadap Israel dalam menanggapi banyaknya korban jiwa di Gaza.
Spanyol
Pada bulan November yang lalu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bersumpah bahwa pemerintahannya yang baru akan menjadikan pengakuan negara Palestina sebagai fokus utama dalam kebijakan luar negerinya.
Setelah KTT di Brussel pada Jumat, Sánchez menyampaikan kepada wartawan bahwa Spanyol lebih memilih untuk bersinergi dengan negara-negara UE lainnya dalam hal pengakuan negara Palestina daripada mengambil langkah tersebut secara unilateral, suatu gagasan yang pernah diajukannya sebelumnya.
"Saya ingin melangkah maju dengan langkah ini secara bersama-sama. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan fondasi perdamaian yang langgeng," ujarnya, menambahkan bahwa Uni Eropa harus "memilih dengan bijaksana" waktu yang tepat untuk mengambil langkah tersebut.
Sánchez juga berpendapat bahwa kenyataan bahwa keempat pemimpin tersebut mewakili beragam spektrum politik – dengan Spanyol dan Malta diperintah oleh partai-partai tengah-kiri, Slovenia oleh partai Liberal, dan Irlandia oleh partai tengah-kanan – mencerminkan konsensus politik yang luas tentang perlunya pengakuan Palestina dalam segala proses perdamaian yang akan datang.
Irlandia
Februari lalu, PM Irlandia Taoiseach Leo Varadkar mengatakan bahwa meskipun kasus genosida yang dilakukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional “ada dalam agenda”, diskusi juga sedang diadakan mengenai kemungkinan mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Varadkar mengatakan bahwa “sejumlah negara Uni Eropa yang bertindak bersama untuk mengakui Palestina dapat memungkinkan terjadinya negosiasi yang lebih setara, setelah perang berakhir di Gaza, melalui solusi dua negara”.
Varadkar mengatakan bahwa pendapat mengenai konflik di Gaza “beragam” dan bahwa negara-negara memandang isu-isu terkait Israel dan Palestina berdasarkan sejarah nasional mereka. “Kita perlu memahami bahwa kita melihat sesuatu dengan cara tertentu, karena berbagai alasan.
Jerman, Austria, melihat segala sesuatunya dalam konteks peristiwa tahun 1940an. Negara-negara lain yang pernah mengalami serangan dari kelompok fundamentalis Islam, sekutu Hamas, jelas melihat hal yang berbeda juga,” ujarnya.
Slovenia
Berbicara setelah pertemuan puncak, Perdana Menteri Slovenia Robert Golob mengatakan dia yakin banyak hal yang bisa dilakukan "dalam minggu depan" untuk memperkuat dukungan politik bagi negara Palestina di PBB.
Golob menambahkan bahwa dia “yakin” bahwa kondisi untuk membentuk pemerintahan baru di Palestina akan “matang” akan terjadi “dalam beberapa minggu, mungkin sebulan” lagi.
Malta
Malta, bersama dengan negara-negara timur seperti Bulgaria, Republik Ceko, Rumania dan Slovakia, telah mengakui hak warga Palestina untuk menjadi negara sejak 1988, namun belum pernah menerapkannya.
Malta siap mengakui Palestina sebagai sebuah negara, kata Kantor Perdana Menteri pada hari Jumat.
Deklarasi tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Robert Abela bertemu dengan para pemimpin Spanyol, Irlandia, dan Slovenia untuk membahas perkembangan terkini di Gaza dan Timur Tengah.
Malta telah lama menganjurkan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.