PM Jepang Berencana Perbaiki Hubungan dan Bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un
- Video Sky News
Korea Utara – Pihak Korea Utara mengatakan bahwa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida baru-baru ini menyatakan niatnya untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melalui “saluran lain,” menurut outlet media pemerintah negara KCNA pada hari Senin, 25 Maret 2024.
Dalam pemberitaan media, saudara perempuan Kim yang juga menjabat sebagai penasihat dan pejabat senior, Kim Yo Jong, mengatakan bahwa Kishida menggunakan saluran yang tidak ditentukan untuk mengusulkan pertemuan puncak dengan Kim Jong Un.
Namun dia mengatakan bahwa peningkatan hubungan bilateral kedua negara akan bergantung pada keputusan Jepang. “Perdana menteri harus tahu bahwa hanya karena dia ingin dan telah mengambil keputusan, bukan berarti dia bisa atau pemimpin negara kita akan menemuinya,” kata Kim, seperti dikutip dalam laporan KCNA dalam bahasa Korea.
“Yang jelas ketika Jepang memusuhi Republik Demokratik Rakyat Korea dan melanggar hak kedaulatannya, maka Jepang dianggap musuh kita dan akan menjadi bagian dari sasarannya,” tambah Kim, menggunakan nama resmi Korea Utara DPRK.
"Jika Jepang membuat keputusan politik untuk membuka jalan baru guna meningkatkan hubungan berdasarkan rasa saling menghormati dan perilaku yang saling menghormati, ini adalah tanggung jawab saya, memandang bahwa kedua negara dapat membuka masa depan baru,” ujar Yo Jong.
Pada hari Senin, Fumio Kishida dari Jepang berbicara di parlemen dan menyebut pertemuan dengan Korea Utara penting dan mengatakan, "Bagi hubungan Jepang-Korea Utara, pembicaraan tingkat tinggi penting untuk menyelesaikan masalah seperti masalah penculikan di masa lalu."
Isu penculikan ini bermula pada tahun 1970-an dan 80-an ketika terjadi penculikan terhadap warga negara Jepang.
Dalam pernyataannya, Kim Yo Jong mengatakan bahwa Korea Utara bersedia meningkatkan hubungannya dengan Jepang namun hal tersebut tidak akan menjadi terobosan jika pemerintahan Kishida terus mengangkat isu penculikan warga negara Jepang ke Korea Utara di masa lalu dan menentang apa yang digambarkannya sebagai “Pelaksanaan hak kedaulatan” yang dilakukan Korea Utara, tampaknya mengacu pada aktivitas uji coba senjata yang dilakukan Korea Utara.
Pada tahun 2002, Korea Utara sempat mengaku mengirimkan agen untuk menculik 13 warga Jepang. Kasus penculikan ini masih menjadi topik sensitif antara kedua negara.
Para ahli percaya bahwa masalah ini dapat berdampak buruk pada keputusan untuk mengadakan pertemuan puncak.
