Selandia Baru Umumkan Negaranya Kini Memasuki Resesi
- Pixabay.
Selandia Baru – Selandia Baru kembali mengumumkan bahwa negaranya tergelincir kedalam resesi kedua dalam waktu kurang dari 18 bulan, menurut pengumuman dari data pemerintah.
Produk domestik bruto (PDB) Selandia Baru menyusut 0,1 persen selama periode Oktober-Desember, menyusul kontraksi 0,3 persen pada kuartal ketiga, kata badan statistik resmi Selandia Baru pada hari Kamis.
Berdasarkan data per kapita, perekonomian negara tersebut bahkan mengalami kondisi yang lebih buruk lagi, dengan PDB menyusut sebesar 0,7 pada kuartal terakhir tahun 2023, menurut angka pemerintah.
Selandia Baru
- Pixabay
Para ekonom secara tradisional mendefinisikan resesi sebagai pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Resesi terjadi ketika Reserve Bank of New Zealand secara agresif menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi tertinggi di negara maju, sehingga menghambat aktivitas ekonomi.
Penurunan ini juga terjadi meskipun ada rekor migrasi ke Selandia Baru yang menghasilkan lebih dari 133.000 kedatangan bersih selama setahun terakhir.
Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis, yang merupakan anggota Partai Nasional yang berhaluan kanan-tengah, menyalahkan resesi pada kebijakan “pengeluaran besar, perpajakan besar” dari pemerintahan Partai Buruh sebelumnya, yang kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum pada bulan Oktober lalu.
"Sangat memprihatinkan bahwa kita berada dalam resesi meskipun populasi kita meningkat pesat,” kata Willis. “Hal ini memperkuat bahwa pendekatan kami dalam memperkuat dan menumbuhkan perekonomian adalah pendekatan yang tepat. Kabar baiknya adalah inflasi bergerak ke arah yang benar," lanjutnya, melansir Al Jazeera, Jumat, 21 Maret 2024.
Juru bicara keuangan Partai Buruh Barbara Edmonds menuduh pemerintah gagal menghasilkan kebijakan tunggal untuk membantu warga Selandia Baru mengatasi biaya hidup.
Presiden Jokowi dan PM Selandia Baru (Doc: Setkab)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
"Alih-alih membuat kebijakan untuk menjadikan penitipan anak lebih terjangkau, menggratiskan sebagian besar resep, atau memberikan setengah harga transportasi umum, Pemerintahan ini baru saja menghabiskan hampir $3 miliar untuk tuan tanah dan masih merencanakan pemotongan pajak yang tidak akan menguntungkan pekerja seperti yang mereka janjikan," kata Edmonds.
