Negara-negara Barat Tolak Kemenangan Putin Dalam Pemilu 2024 di Rusia
- pravda.com.ua
Moskow – Pemerintah dari negara-negara Barat, pada Senin, 18 Maret 2024, mengutuk kemenangan telak Vladimir Putin dalam pemilihan umum Rusia. Mereka menilai kemenangan tersebut sebagai sesuatu yang tidak adil dan tidak demokratis.
Berbeda dengan negara Barat, presiden China dan pemimpin Korea Utara, telah lebih dulu memberikan selamat pada Putin.
Kebersamaan Vladimir Putin dan Kim Jong Un
- DW
Reaksi yang kontras ini menggarisbawahi kesenjangan geopolitik yang semakin melebar sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina dua tahun lalu.
“Proses pemilu di Rusia terjadi di tengah penindasan yang semakin meningkat terhadap masyarakat sipil dan segala bentuk oposisi terhadap rezim, dengan pembatasan yang lebih ketat terhadap kebebasan berekspresi dan pelarangan media independen,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis, dikutip dari ANews, Selasa, 18 Maret 2024.
"Syarat untuk pemilu yang bebas, pluralistik dan demokratis tidak terpenuhi," sambungnya.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan hasil pemilu Moskow menyoroti dalamnya penindasan di Rusia.
“Putin menyingkirkan lawan-lawan politiknya, mengendalikan media, dan kemudian menobatkan dirinya sebagai pemenang. Ini bukan demokrasi,” ujar Cameron.
Seorang juru bicara pemerintah Jerman juga mengatakan bahwa Kanselir Olaf Scholz tidak akan memberi selamat kepada Putin atas terpilihnya kembali dia sebagai presiden, karena hasilnya sudah ditentukan sebelumnya.
Namun, Kremlin menepis kritik tersebut, dengan mengatakan bahwa 87 persen suara yang dimenangkan Putin selama tiga hari pemilu menunjukkan bahwa rakyat Rusia sedang melakukan konsolidasi terhadap dirinya.
Sebagai informasi, Prancis, Inggris, dan negara-negara lain mengecam fakta bahwa Rusia juga mengadakan pemilu di wilayah pendudukan Ukraina yang diklaim telah mereka aneksasi selama perang.
VIVA Militer: Presiden Rusia, Vladimir Putin
- news.com.au
Keputusan ini merupakan pelanggaran baru terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, menurut pemerintah Prancis.
Mereka juga menegaskan kembali penolakannya untuk mengakui aneksasi Rusia dan komitmennya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.
