Soroti Pemilihan Presiden Rusia, PBB: Perang Masuk Tahun Ketiga, Perdamaian Belum Tercapai
- AP Photo
Toronto - Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti Rusia yang saat ini tengah menggelar Pemiliha Presiden (Pilpres). Sorotan itu karena Rusia menggelar Pilpres di wilayah Ukraina yang di bawah kendali Moskow.
"Prinsip penghormatan terhadap integritas teritorial dan independensi politik suatu negara merupakan landasan keamanan kolektif kita," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo dikutip dari Anadolu, Minggu, 17 Maret 2024.
DiCarlo menyampaikan demikian saat pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang Ukraina pada Jumat, 15 Maret 2024. Ia menyinggung beberapa wilayah Ukraina yang di bawah kendali Rusia atau aneksasi sebagai adanya pelanggaran prinsip Piagam PBB.
VIVA Militer: Tentara Rusia
- mil.in.ua
Di era Vladimir Putin, Rusia mencaplok sejumlah wilayah Ukraina seperti Luhansk, Kherson, Donetsk, dan Zaporizhzhia.
"Setiap aneksasi wilayah suatu negara oleh negara lain akibat ancaman atau penggunaan kekerasan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional," ujar DiCarlo.
Ia merasa heran dengan Rusia yang bisa meggelar Pilpres pada 15-17 Maret 2024. Sementara, di satu sisi, perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Pun, mestinya Moskow bisa menegakkan hukum Ukraina di wilayah aneksasi.
"Saat perang ini sudah memasuki tahun ketiga, perdamaian masih belum tercapai," lanjut DiCarlo.
Rusia diketahui menggelar Pilpres pada 15-17 Maret 2024. Capres petahana yakni Vladimir Putin sudah kembali mencalonkan diri demi masa jabatan kelima.
Dari laporan PBB, perang antara Rusia-Ukraina, yang memasuki tahun ketiga pada akhir Februari sudah menewaskan sedikitnya 10.500 warga sipil. Selain itu, melukai lebih dari 19.800 orang lainnya. (Ant)
Anggota Kongres Sebut AS Sudah Bantu Israel Senilai Rp286 Triliun dalam Bentuk Senjata
Sejak genosida dimulai, AS telah memberikan lebih dari 18 miliar dolar AS (Rp286,2 triliun) dalam bentuk senjata kepada pemerintah Israel, kata anggota Kongres.
