Depak Bantuan Eropa, 3 Negara Afrika Barat Ini Resmi Gabungkan Kekuatan Militer
- AP News
Afrika Barat – Pasukan keamanan gabungan yang diumumkan oleh junta yang berkuasa di tiga negara Afrika Barat: Mali, Niger dan Burkina Faso, berkata bahwa pihaknya akan melakukan dan membentuk kekuatan gabungan militer untuk mencapai tujuan pertahanan dan keamanan negara-negara tersebut.
Pengumuman tersebut disampaikan pertengahan pekan ini setelah pertemuan resmi pertama kepala staf militer ketiga negara tersebut berlangsung di Niamey.
Mali, Niger dan Burkina Faso
- X
Panglima militer tertinggi Niger, Brigjen. Jenderal Moussa Salaou Barmou mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah bertemu dengan rekan-rekannya pada hari Rabu bahwa pasukan gabungan mereka akan “beroperasi sesegera mungkin untuk menghadapi tantangan keamanan di wilayah kami,” melansir AP News, Jumat, 8 Maret 2024.
Pengumuman tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan yang diambil oleh ketiga negara itu untuk mengambil jalur yang lebih independen dari sekutu regional dan internasional sejak wilayah tersebut mengalami serangkaian kudeta, yang terbaru di Niger pada bulan Juli tahun lalu.
Mereka telah membentuk aliansi keamanan setelah memutuskan hubungan militer dengan negara tetangga dan negara-negara Eropa seperti Perancis dan beralih ke Rusia, yang sudah ada di beberapa bagian Sahel, untuk mendapatkan dukungan militer.
Negara-negara itu telah membentuk Aliansi Negara Sahel atau AES pada bulan Setember lalu.
Ilustrasi warga negara Afrika
- AP News
Piagam Liptako-Gourma yang menetapkan tujuan AES adalah untuk "membangun arsitektur pertahanan kolektif dan bantuan timbal balik untuk kepentingan populasi (tiga negara)".
Wilayah Sahel menyumbang lebih banyak kematian akibat terorisme pada tahun 2022 dibandingkan gabungan wilayah Asia Selatan dan (MENA) Timur Tengah dan Afrika Utara, menurut laporan Indeks Terorisme Global 2023.
MK Putuskan KPK Berwenang Selidiki Kasus Korupsi yang Libatkan Oknum Militer, Ini Kata Mabes TNI
Mabes TNI akan segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, serta instansi penegak hukum lainnya
