Sampai Usir Militernya, Mengapa Presiden Baru Maladewa yang Beragama Islam Anti-India?

Maladewa – Baru-baru ini, Maladewa menandatangi perjanjian bantuan militer dengan China, di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, dan secara serius akan mendepak militer India secara menyeluruh dari negaranya.

Setelah menjadi Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu yang beraga Islam secara resmi meminta India untuk menarik personel militernya dari negara tersebut, dalam pertemuan dengan Menteri Persatuan Kiren Rijiju.

Secara luas dianggap sebagai pemimpin pro-China, Muizzu mengambil sumpah sebagai Presiden pada 17 November 2023 lalu.

“Presiden mencatat bahwa pada Pemilihan Presiden yang diadakan pada bulan September, rakyat Maladewa telah memberinya mandat yang kuat untuk menyampaikan permintaan tersebut kepada India dan menyampaikan harapan bahwa India akan menghormati kemauan demokratis rakyat Maladewa,” demikian pernyataan dari Kata Kantor Kepresidenan Maladewa tahun lalu.

India dan Maladewa sempat sepakat untuk membahas 'solusi yang bisa diterapkan' untuk melanjutkan penggunaan platform militer India di kepulauan tersebut karena platform tersebut melayani kepentingan kedua negara, kata sumber pemerintah pada pertemuan antara Rijiju dan Muizzu.

Namun, pada akhir tahun lalu, Muizzu menuntut pengusiran 77 personel India dan juga memerintahkan peninjauan kembali 100 perjanjian dengan India, yang memunculkan kekhawatiran bahwa hubungan India-Maladewa semakin memburuk.

Muizzu telah membangun seluruh kampanye kepresidenannya melawan mantan Presiden Ibrahim Mohamed Solih, yang telah mempertahankan hubungan persahabatan dengan India dan hubungan bilateral antara kedua belah pihak menandai peningkatan yang signifikan di bawah kepresidenannya. Maladewa juga tetap menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari kebijakan Neighborhood First di India.

Muizzu meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilihan presiden yang diadakan pada akhir September 2023, ketika ia masuk dalam daftar kandidat yang tidak diunggulkan dan dinobatkan sebagai kandidat cadangan. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung Maladewa mencegah partainya, ketua Kongres Nasional Rakyat Abdullah Yameen, untuk ikut serta dalam pemilu karena ia menjalani hukuman penjara karena pencucian uang dan korupsi.

Muizzu mengalahkan Presiden petahana Ibrahim Mohamed Solih dengan lebih dari 18.000 suara dan memperoleh 53% suara keseluruhan. Tak satu pun dari kandidat berhasil memperoleh lebih dari 50% suara pada pemungutan suara putaran pertama.

Sepanjang kampanye kepresidenannya, Muizzu berjanji akan mengusir personel militer India dari negara kepulauan berpenduduk 500.000 jiwa tersebut, dengan alasan bahwa hal itu berdampak pada kedaulatan negara.

Sebelum Yameen, mantan Presiden Mohamed Nasheed menerapkan kebijakan yang ramah terhadap India. Ketika Aliansi Progresif Muizzu berkuasa dari tahun 2013 hingga 2017 di bawah Yameen, mereka menjalankan strategi yang sangat pro-China dan anti-India dengan membangun perjanjian perdagangan bebas dengan Beijing dan berpartisipasi dalam proyek Belt and Road (BRI) yang dicanangkan Presiden Xi Jinping.

Hal ini dilihat sebagai upaya China untuk memperdalam pengaruhnya di Asia dan Afrika. Namun, terjadi pembalikan di Maladewa pada tahun 2018, ketika Solih menang dan membawa hubungan India-Maladewa ke tingkat yang lebih tinggi. Tarik-menarik pengaruh ini menjadikan Maladewa sebagai titik hangat geopolitik.

Namun kini, pada awal pekan ini, Maladewa secara resmi telah menandatangani perjanjian “bantuan militer” dengan China dan langsung memerintahkan pasukan India yang dikerahkan di kepulauan kecil namun berlokasi strategis itu untuk pergi, kata para pejabat.

Sekitar 89 personel militer India di negara itu akan diberhentikan pada 10 Mei setelah sebelumnya diperintahkan keluar oleh Presiden pro-China yang beragam Muslim, Mohamed Muizzu, yang terpilih sebagai presiden tahun lalu dengan julukannya sebagai anti-India, melansir CNA, Kamis, 7 Maret 2024.

Kementerian Pertahanan Maladewa mengatakan mereka telah menandatangani “perjanjian mengenai penyediaan bantuan militer China” dengan Beijing pada Senin malam pekan ini, dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut “gratis”, atau tanpa pembayaran atau biaya, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Bulan lalu, Male mengizinkan kapal penelitian China yang kontroversial untuk memasuki perairannya sebagai tanda reorientasi diplomatik negara tersebut ke arah Beijing dan menjauh dari negara India.

Xiang Yang Hong 3 milik China tiba di Male setelah ditolak izin berlabuh oleh Sri Lanka menyusul keberatan dari India, yang menjulukinya sebagai kapal mata-mata. China juga telah memberikan 12 ambulans listrik ke Maladewa pada hari Minggu, kata Kementerian Kesehatan.

China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.

VIVA.co.id

23 November 2024