Pemerintah Korea Selatan Akan Tangguhkan Izin Dokter yang Tolak Berhenti Mogok Kerja
- BBC.co.uk
Korea Selatan – Pemerintah Korea Selatan mengatakan akan menangguhkan izin dokter yang mengabaikan ultimatum untuk mengakhiri pemogokan kerja mereka atas rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran.
Sekitar 9.000 dokter junior melakukan mogok kerja pada tanggal 20 Februari lalu, menyebabkan harus ditunda dan pembatalan beberapa operasi dan perawatan serta menghambat pengoperasian unit darurat rumah sakit di Korea Selatan.
Pada hari Senin, 4 Maret 2024, Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong mengatakan pihak berwenang akan mengunjungi rumah sakit untuk mengetahui apakah para dokter telah kembali bekerja dan “mengambil tindakan sesuai dengan hukum dan prinsip tanpa kecuali,” dilansir dari Al Jazeera, Senin, 4 Maret 2024.
Berbicara dalam jumpa pers yang disiarkan televisi, dia mengatakan mereka yang belum kembali “mungkin mengalami masalah serius dalam jalur karier pribadi mereka”.
Jumlah dokter yang melakukan aksi mogok kerja ini hanya sebagian kecil dari total 140.000 dokter di Korea Selatan. Namun jumlahnya mencapai 40 persen dari total dokter di beberapa rumah sakit besar.
Akhir pekan lalu, ribuan orang kembali turun ke jalan di Seoul dalam rapat umum yang diselenggarakan oleh Asosiasi Medis Korea (KMA), yang mewakili praktisi swasta, melanggar batas waktu pemerintah tanggal 29 Februari bagi mereka untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukum, termasuk kemungkinan penangkapan.
Para dokter mengatakan pemerintah harus memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu sebelum mencoba menambah jumlah dokter.
“Pemerintah mendorong reformasi secara sepihak dan para dokter tidak dapat menerimanya dalam keadaan apa pun”, Kim Taek-woo dari KMA mengatakan kepada kerumunan pengunjuk rasa yang mengenakan masker hitam.
Pemerintah mengatakan langkah untuk meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang dari tahun ajaran 2025 diperlukan karena pesatnya populasi yang menua dan rendahnya jumlah dokter yang melayani pasien di negara tersebut. Dengan 2,6 dokter per 1.000 orang, angka dokter di Korea Selatan adalah salah satu yang terendah di antara negara maju.
Presiden Yoon Suk-yeol telah mengambil tindakan keras terhadap pemogokan tersebut dan peringkat persetujuannya meningkat seiring dengan berlanjutnya kebuntuan.
Dengan adanya pemilihan legislatif pada bulan April dan partai Yoon yang berupaya memenangkan kembali mayoritas di parlemen, pemerintah kemungkinan besar tidak akan berkompromi dengan cepat, kata para analis.
Namun para dokter juga berjanji untuk tidak mundur, dengan mengatakan bahwa rencana pemerintah tidak mengatasi masalah sebenarnya di sektor ini.