Menlu Palestina Sebut Hamas Tidak Bisa Menjadi Bagian dari Pemerintahan di Gaza
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Gaza – Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan pada Rabu, 28 Februari 2024, bahwa dia yakin Hamas memahami mengapa mereka tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan baru di wilayah Palestina.
Al-Maliki mengatakan pada konferensi pers bahwa pemerintahan “teknokratis” diperlukan, tanpa kelompok yang berperang sengit melawan Israel.
“Saat ini bukan waktunya untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional,” kata Al-Maliki, dikutip dari Alarabiya, Kamis, 29 Februari 2024.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki
- AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool
“Saat ini bukan waktunya bagi pemerintahan di mana Hamas akan menjadi bagiannya, karena jika ini terjadi, maka mereka akan diboikot oleh sejumlah negara, seperti yang terjadi sebelumnya,” tambahnya kepada asosiasi koresponden PBB.
“Kami tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Kami ingin diterima dan terlibat penuh dengan komunitas internasional,” jelasnya.
Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan “keajaiban” pada pembicaraan antara perwakilan Hamas dan Fatah, di Moskow untuk membahas pembentukan pemerintah Palestina yang bersatu dan pembangunan kembali Gaza.
Sementara itu, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya dari pemerintahan, dengan alasan perlunya perubahan setelah perang Israel-Hamas di Gaza berakhir.
Keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan pemerintah akan tetap menjabat untuk sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.
Al-Maliki mengatakan prioritasnya adalah melibatkan komunitas internasional untuk membantu memberikan bantuan darurat kepada warga Palestina, dan kemudian memikirkan bagaimana Gaza dapat dibangun kembali.
"Nanti, kalau situasinya sudah tepat, barulah kami bisa mempertimbangkan opsi itu. Namun hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan situasi tersebut. Bagaimana menyelamatkan nyawa warga Palestina yang tidak bersalah. Bagaimana menghentikan perang gila ini dan bagaimana bisa melindungi rakyat Palestina,” ujarnya.
“Itulah mengapa saya pikir Hamas harus memahami hal ini, dan saya yakin mereka mendukung gagasan untuk membentuk pemerintahan teknokratis saat ini.”
“Pemerintahan yang terdiri dari para ahli, individu-individu yang berkomitmen penuh untuk mengambil kendali dan tanggung jawab pada periode masa sulit ini, dan untuk membawa seluruh negara ke dalam masa transisi menuju situasi yang stabil, di mana pada akhirnya, kita mungkin bisa memikirkan pemilu.”
VIVA Militer: Brigade Izz ad-Din al-Qassam Hamas Palestina
- honestreporting.com
“Dan setelah pemilu, hasil pemilu akan menentukan jenis pemerintahan yang akan memerintah negara Palestina nantinya.”
Sebagai informasi, Al-Maliki berada di Jenewa untuk menghadiri Dewan Hak Asasi Manusia PBB
