Dokter Sipil Mogok Massal, Militer Korea Selatan Akan Siapkan Unit Gawat Darurat

Pasukan militer Korea Selatan saat mempraktikkan kemampuan seni bela diri
Sumber :
  • AP Photo/Lee Jin-man

Korea – Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) bersiap akan membuka unit gawat darurat rumah sakit militer untuk publik. Kebijakan ini untuk mengantisipasi jika para dokter melakukan pemogokan massal.

Skotlandia Siap Blokir Aplikasi WhatsApp untuk Pegawai Pemerintahnya

Ribuan dokter magang akan mengajukan pengunduran diri, Langkah ini merupakan reaksi mereka atas rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran.

“Jika sektor medis sipil melanjutkan pemogokan, militer kami akan membuka unit gawat darurat di 12 rumah sakit militer, termasuk Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Ibu Kota," kata Jeon Ha-kyou, juru bicara kementerian, kepada pers, Dikutip Viva, The Korean Times, Senin, 19 Februari 2024.

Yoon Suk Yeol Absen Panggilan Tim Investigasi Gabungan soal Kisruh Darurat Militer

Ilustrasi dokter.

Photo :
  • www.pixabay.com/jennycepeda

Ha-kyou juga menjelaskan militer Korsel akan memberikan dukungan dalam perawatan pasien darurat.

Ayah Mahasiswi yang Aniaya Ketua Koas Kedokteran Unsri Dipanggil KPK Terkait Laporan Harta Kekayaan

Aksi bersama yang direncanakan kalangan dokter merupakan bagian dari protes terhadap keputusan pemerintah untuk menambah 2.000 kursi pada kuota pendaftaran sekolah kedokteran di Korsel tahun depan.

Penambahan jumlah tersebut menjadi peningkatan signifikan dari 3.058 kursi yang ada saat ini. Para dokter dan mahasiswa kedokteran telah menyuarakan keberatan atas rencana pemerintah tersebut.

Pemerintah mengatakan perluasan penerimaan dokter akan sangat penting dalam mengatasi kekurangan dokter yang kronis, khususnya di daerah pedesaan dan bidang medis yang penting. Sementara, para dokter protes  hal itu akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan dokter. 

Dengan mengambil contoh negara-negara maju lainnya yang menghadapi kekurangan dokter, pemerintah Korsel beralasan bahwa negara harus mulai melatih lebih banyak dokter untuk memenuhi tantangan terkait masyarakat yang menua dengan cepat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (istimewa dok PP Muhammadiyah)

Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek

Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024