PBB Sebut Hamas Organisasi Politik, Bukan Organisasi Teroris
- royanews.tv
VIVA Dunia – Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Martin Griffiths mengatakan bahwa PBB tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris dan mengklasifikasikannya hanya sebagai organisasi politik.
Dalam sebuah wawancara dengan media Sky News akhir pekan lalu, Griffith berkata: “Saya telah bekerja dengan banyak sekali kelompok teroris dan pemberontak yang berbeda. Bagi kami, Hamas bukanlah organisasi teroris, seperti yang Anda tahu, ini (Hamas) adalah organisasi politik,” jelasnya, dilansir Selasa, 20 Februari 2024.
Ketika ditanya apakah menurutnya tujuan Israel untuk membom Gaza dan melenyapkan Hamas dapat dicapai, dia berkata: “Saya pikir, sangat, sangat sulit untuk mengusir kelompok-kelompok ini tanpa solusi negosiasi yang mencakup aspirasi mereka. Saya tidak bisa memikirkan contoh di mana kemenangan melalui peperangan berhasil melawan kelompok yang sudah mengakar kuat, teroris atau lainnya.”
Griffith kemudian, melalui media sosial, memperluas pernyataannya, dengan mengatakan: “Hanya untuk memperjelas: Hamas tidak termasuk dalam daftar kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Dewan Keamanan PBB. Hal ini tidak membuat tindakan teror mereka pada tanggal 7 Oktober menjadi kurang mengerikan dan tercela, seperti yang telah saya katakan selama ini.”
Hamas adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada akhir tahun 1980an oleh mendiang Sheikh Ahmed Yassin pada tahun 1987, setelah pecahnya Intifada Pertama melawan kependudukan (occupiers) Israel.
Pada tahun 2006, mereka memenangkan pemilu nasional yang diselenggarakan secara demokratis di Palestina, namun Barat menolak hasil tersebut dan Presiden Fatah Mahmoud Abbas, yang dikabarkan dekat dengan AS, menolak menyerahkan kekuasaan, sehingga menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Palestina yang berlanjut hingga hari ini.
Israel telah lama berupaya menjelek-jelekkan Hamas, dengan mengklaimnya sebagai organisasi teroris karena menentang pembersihan etnis dan pendudukan tanah Palestina yang dilakukan Tel Aviv. AS, Inggris, dan Uni Eropa telah menetapkan faksi Palestina itu sebagai kelompok teroris.
Pada tahun 2017, dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh MEMO, mantan Menteri Luar Negeri Inggris Jack Straw menyatakan bahwa dia diberhentikan dari pemerintahan karena dia mendesak pemerintah untuk berbicara dengan Hamas. “Beberapa orang mengatakan saya dicopot dari jabatan Menteri Luar Negeri” karena komentar tersebut, katanya.